Besarnya pertumbuhan teknologi di berbagai industri ternyata tidak serta-merta berdampak signifikan pada peningkatan kualitas dan pemanfaatan teknologi untuk pendidikan di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan serta kurangnya kolaborasi dari pemerintah, pengajar dan murid dibahas dalam sesi diskusi yang diinisiasi oleh Quipper.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir Co-founder dan Country Manager Quipper Takuya Homma yang mengungkapkan perbedaan yang cukup mencolok dalam hal kualitas pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan Jepang, sehingga penerapan teknologi di dalamnya tidak lagi dibutuhkan.
“Hal tersebut tentunya berbeda dengan negara seperti Indonesia, yang bisa dibilang masih rendah dalam hal kualitas pendidikan namun memiliki antusias yang cukup besar dari pihak pengajar hingga murid untuk memanfaatkan teknologi.”
Takuya menambahkan, dinamika dunia pendidikan di Indonesia saat ini hampir serupa dengan Tiongkok, yang mulai melakukan integrasi teknologi terhadap berbagai industri, termasuk pendidikan.
“Di luar pendidikan standar seperti matematika, fisika hingga biologi, masih banyak murid yang bisa memanfaatkan teknologi untuk pelajaran yang lain,” kata Takuya.
Masalah infrastruktur di pelosok Indonesia
Meskipun saat ini Pulau Jawa sudah cukup baik dalam hal pemerataan koneksi internet di berbagai daerah, namun di luar Pulau Jawa, keuntungan tersebut belum diperoleh secara maksimal. Kurangnya pemerataan teknologi dirasakan masih menjadi PR pemerintah, untuk bisa menerapkan teknologi dalam kurikulum. Hal tersebut ditegaskan oleh Gatot Pramono selaku Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) Kemendikbud.
“Saat ini dalam kurikulum di Indonesia sesuai dengan standar internasional, sudah termasuk penggunaan teknologi untuk belajar mengajar. Dalam hal ini pemanfaatan mempelajari suatu ilmu memanfaatkan video secara online. Namun masalah infrastruktur hingga rendahnya inisiatif dari pihak pengajar masih banyak terjadi di sekolah.”
Terkait soal infrastruktur, pakar pendidikan Itje Chodijah mengungkapkan, bukan hanya pihak sekolah yang wajib untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia memanfaatkan teknologi, tapi juga pemerintah daerah hingga pusat wajib untuk melakukan kolaborasi demi meningkatkan infrastruktur di berbagai daerah.
“Semua pemerintah daerah harus melakukan kolaborasi dengan pihak terkait di masing-masing daerah untuk mewujudkan rencana tersebut, jika daerah tersebut termasuk wilayah yang terpencil makin berat pula upaya yang harus dilakukan,” kata Itje.
Mendukung inovasi dari entrepreneur yang menyasar sektor pendidikan
Turut hadir dalam sesi diskusi tersebut CEO Bahaso Tyovan Arie. Sebagai startup yang fokus untuk memberikan pilihan belajar alternatif kepada siswa agar lebih memahami pelajaran Bahasa Inggris di luar dari pendidikan di sekolah, dukungan serta kolaborasi dari pemerintah dalam hal pemerataan infrastruktur di daerah bisa membantu entrepreneur menciptakan inovasi memanfaatkan teknologi.
“Selama ini masalah terbesar di dunia pendidikan di Indonesia adalah kurangnya fasilitas untuk praktik, hingga masih kurangnya pemahaman mempelajari bahasa asing meskipun sudah diberikan di sekolah. Peluang tersebut yang Bahaso coba kembangkan,” kata Tyovan.
Itje menambahkan, dilihat dari antusiasme entrepreneur muda menciptakan berbagai macam platform memanfaatkan teknologi, bisa menjadi masa depan yang cerah bagi dunia pendidikan di Indonesia. Hal senada juga diutarakan oleh Gatot Pramono.
“Kami dari pemerintah melihat startup yang mencoba menghadirkan kemudahan dalam hal pendidikan memanfaatkan teknologi merupakan mitra. Selanjutnya kami pun berusaha untuk mengeluarkan regulasi yang relevan menyesuaikan teknologi yang mulai marak hadir di dunia pendidikan saat ini,” kata Gatot.
