Pada 2021, nilai industri game di Tiongkok mencapai CNY296,51 miliar atau sekitar Rp652 triliun. Dengan ini, Tiongkok masih menjadi negara dengan pasar game terbesar di dunia. Meskipun begitu, pemerintah Tiongkok juga menerapkan regulasi yang ketat terkait game yang boleh diluncurkan di negara tersebut.
Tidak semua game bisa diluncurkan begitu saja. Sebelum dirilis di Tiongkok, sebuah game harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan mendapatkan lisensi ISBN. Tak hanya itu, sekarang, pemerintah juga memperketat regulasi terkait game yang boleh ditayangkan dalam platform streaming game.
Perubahan Regulasi tentang Siaran Konten Game di Platform Streaming
Pada 15 April 2022, National Radio and Television Administration (NRTA) di Tiongkok mengumumkan bahwa mereka akan memperketat regulasi tentang siaran konten game di platform streaming. Salah satu peraturan yang mereka bahas adalah larangan untuk menayangkan konten dari game yang tidak belum mendapatkan lisensi ISBN dari pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga menuntut platform streaming game untuk membuat sistem pengawasan akan konten yang diunggah ke platform mereka serta komentar dari para penonton. NRTA menyebutkan, pengawasan tersebut ditujukan demi menciptakan budaya online yang aman.
Tak hanya itu, platform streaming juga diminta untuk membuat peraturan yang ketat terkait apa yang streamers boleh lakukan ketika sedang siaran. Misalnya, streamers tidak boleh menggunakan bahasa kasar. Para streamers juga dilarang untuk menunjukkan pemikiran yang dianggap “tidak pantas”, seperti mendorong budaya fan circles atau pola pikir yang menuhankan uang.
Platform streaming juga dilarang untuk memberikan ruang pada kriminal. Jadi, sebuah platform streaming harus memastikan bahwa para streamers dan tamu yang hadir dalam siaran adalah orang-orang yang taat hukum dan punya pandangan politik yang sama seperti pemerintah. Platform streaming juga diharapkan bisa mengenyahkan streamer atau tamu yang dianggap punya potensi mengacaukan tatanan masyarakat.
Pemerintah juga meminta platform streaming untuk membuat sistem perlindungan bagi anak dan remaja di bawah umur. Dan sistem itu harus punya efek yang nyata. Salah satu tujuan dari penerapan sistem tersebut adalah untuk mencegah kecanduan pada anak dan remaja di bawah umur. Tak berhenti sampai di situ, platform streaming juga harus memastikan penonton menggunkaan nama asli. Dengan harapan, jumlah waktu dan uang yang dihabiskan oleh anak dan remaja di bawah umur di platform streaming game bisa dibatasi.
Terakhir, platform streaming harus memberikan informasi akan siaran live yang ditayangkan di platform mereka pada departemen administrasi TV dan radio. Sementara platform media yang ingin menampilkan konten game atau kompetisi dari luar Tiongkok harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah sebelum acara ditayangkan.
Menurut Niko Partners, regulasi tentang konten game yang boleh disiarkan di platform streaming sebenarnya telah ada sejak 2016. Hanya saja, peraturan itu kurang mendapatkan perhatian selama ini. Namun, popularitas Elden Ring di platform streaming game Tiongkok membuat pemerintah memutuskan untuk kembali memperketat peraturan tersebut. Memang, jumlah penonton rata-rata kumulatif dari siaran Elden Ring di Tiongkok pernah mencapai 17,1 juta orang. Padahal, game itu belum mendapatkan izin dari pemerintah.
Dampak dari Pengetatan Regulasi di Industri Game
Seiring dengan semakin besarnya industri game, pemerintah Tiongkok tampaknya juga berkeras untuk memperketat peraturan bagi pelaku industri. Tahun ini, Beijing tidak hanya memperketat regulasi tentang konten game yang boleh ditayangkan secara online, mereka juga sempat memberhentikan pemberian izin untuk peluncuran game baru sama sekali. Dan tahun lalu, mereka membatasi waktu bermain anak dan remaja di bawah umur.
“Kemunculan isu sosial seperti kecanduan game di kalangan remaja dan kekacauan dalam siaran live telah menarik perhatian masyarakat. Pemerintah harus mengambil langkah efektif untuk mengatasi masalah tersebut,” kata NRTA membahas tentang alasan pemerintah Tiongkok memperketat regulasi tentang siaran konten game di platform streaming, dikutip dari Yahoo.
Dengan pengetatan regulasi tentang siaran game di platform online, salah satu dampak yang muncul adalah menghilangnya konten dari game-game populer yang belum mendapatkan izin, seperti Elden Ring. Selain itu, Kementerian Kebudayaan Tiongkok juga punya daftar berisi game-game yang kontennya tidak boleh disiarkan di Tiongkok. Daftar itu mencakup hampir 100 game. Beberapa game yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Grand Theft Auto V, The Witcher 3, dan Plague Inc.
Selain membatasi waktu bermain anak dan remaja, tahun lalu, pemerintah Tiongkok juga melarang gamers dewasa untuk melakukan in-game purchase secara anonim. Alhasil, gamers pun enggan untuk membeli item dalam game. Menurut Marketing Manager, AppInChina, Fracesca Yu, hal ini membuat game-game yang menggantungkan diri pada pemasukan dari iklan atau in-game purchase menjadi merugi.
Regulasi pemerintah bukan satu-satunya masalah yang dihadapi oleh developers Tiongkok. Yu mengungkap, masalah lain yang harus dihadapi oleh para developers game adalah ketatnya persaingan di industri game. Apalagi karena lebih dari setengah pasar game Tiongkok dikuasai oleh Tencent dan NetEase. Jadi, developer-developer kecil harus memperebutkan pasar game yang tersisa.
Sementara itu, Nir Kshetri, profesor ekonomi di University of North Carolina, yang mempelajari tentang industri game di Tiongkok, mengatakan bahwa keputusan pemerintah Tiongkok untuk menghentikan peluncuran game baru membuat puluhan ribu perusahaan bangkrut. “Banyak perusahaan terkait game yang akhirnya harus memecat karyawannya,” kata Kshetri pada Al Jazeera. “Karena ekosistem game menjadi sepi, developer Tiongkok menjadi mengalami masalah dalam memonetisasi game mereka.”
Sumber header: Niko Partners
