Tiongkok adalah negara dengan pasar gaming terbesar di dunia. Pada 2019, nilai industri game di Tiongkok mencapai CNY288,48 miliar (sekitar Rp652 triliun). Dan dalam beberapa tahun ke depan, industri game Tiongkok diprediksi masih akan terus tumbuh. Pada 2022, Statista memperkirakan, valuasi industri game di Tiongkok akan mencapai CNY423,69 miliar (sekitar Rp958 triliun).
Walau game adalah industri yang besar di Tiongkok, Beijing menetapkan peraturan yang ketat pada pelaku industri game. Salah satu peraturan yang ada adalah tentang game yang bisa dirilis di Tiongkok. Tidak sembarangan game bisa diluncurkan di negara itu. Perusahaan yang hendak meluncurkan game di sana harus mendapatkan izin dari pemerintah terlebih dulu.
Dan untuk mendapatkan izin peluncuran serta nomor ISBN, sebuah game harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok, seperti memastikan game tidak mengandung konten kekerasan eksplisit.
Pada Juli 2021, National Press and Publication Administration (NPPA) memutuskan untuk membekukan proses pendaftaran game dalam mendapatkan nomor ISBN. Dengan begitu, sejak pertengahan tahun lalu, tidak ada game baru yang diluncurkan di Tiongkok. Dan hal ini mempengaruhi ribuan perusahaan yang bergerak di industri game.
Dampak Pembekuan Proses Pendaftaran Game di Tiongkok
Biasanya, NPPA akan memberikan izin peluncuran pada 80-100 game setiap bulan. Namun, pada Juli 2021, mereka memutuskan untuk menangguhkan proses pengajuan izin peluncuran game baru. Pembekuan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan ini merupakan masalah bagi perusahaan-perusahaan game di Tiongkok, baik perusahaan besar maupun kecil. Menurut data dari Harian Sekuritas, sebanyak 14 ribu perusahaan kecil, mikro, dan menengah yang bergerak di industri game terkena dampak dari keputusan NPPA, yang menyebabkan mereka bangkrut.
“Apabila dilihat dari jumlah perusahaan yang telah memiliki produk terkait game yang terdaftar, hanya 850 perusahaan yang tutup pada tahun 2021,” kata Darang S. Candra, Director for Southeast Asia Research, Niko Partners. Namun, pihak yang terdampak pembekuan ini tidak terbatas pada perusahaan game saja. Perusahaan iklan dan pembuat merchandise pun merasakan imbas dari keputusan NPPA.
Darang mengatakan, pembekuan kali ini merupakan penangguhan yang terlama kedua di Tiongkok. “Pada 2018, pembekuan proses terjadi selama 9 bulan,” ujarnya saat dihubungi melalui email. Selain itu, pada 2020, NPPA juga sempat melakukan pembekuan izin pendaftaran peluncuran game baru. Ketika itu, Darang menjelaskan, dampak penangguhan bahkan lebih besar daripada dampak pembekuan saat ini. Pada 2020, jumlah perusahaan yang terdampak oleh pembekuan mencapai 18 ribu perusahaan.
Dampak pembekuan proses pendaftaran game baru ini tidak hanya mempengaruhi perusahaan game dengan skala kecil dan menengah, tapi juga perusahaan game besar, seperti Tencent. Namun, tentu saja, dampak yang dialami oleh perusahaan besar tidak seburuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Akibat dari keputusan NPPA, perusahaan game besar harus merumahkan sebagian karyawannya, seperti yang disebutkan oleh Kotaku.
Untuk memitigasi dampak dari pembekuan proses pendaftaran game baru, Darang mengungkap, sebagian perusahaan Tiongkok memutuskan untuk fokus pada pasar di luar Tiongkok. Sebagai contoh, Tencent yang melakukan ekspansi internasional. Dengan begitu, mereka tetap bisa mendapatkan pemasukan dari pasar di luar Tiongkok.
South China Morning Post juga menyebutkan, Tencent berencana untuk membuka studio baru di Singapura. Studio itu akan menjadi bagian dari TiMi Studio Group, developer di balik Honor of Kings. Sebelum ekspansi ke Singapura, TiMi juga sudah punya beberapa studio di luar Tiongkok, yaitu di Montreal, Kanada, dan Seattle serta Los Angeles, Amerika Serikat.
Reaksi Perusahaan Game
Sampai saat ini, NPPA tidak menjelaskan alasan di balik keputusan mereka untuk membekukan proses pendaftaran izin game baru. Namun, Darang menyebutkan, perusahaan-perusahaan game di Tiongkok tetap berusaha untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Dengan adanya pembekuan, perusahaan-perusahaan game besar berupaya untuk meningkatkan kapasitas anti-kecanduan game, pengawasan untuk mencegah anak di bawah umur bermain game di luar jam yang diizinkan, dan semacamnya,” ujarnya.
Memang, pada akhir Agustus 2021, NPPA memperketat peraturan bermain game untuk anak dan remaja di bawah umur. Dengan begitu, anak dan remaja di bawah umur 18 tahun hanya boleh bermain selama tiga jam dalam seminggu. Ketika itu, Darang mengatakan, pembatasan waktu bermain game untuk anak di bawah umur memang bukan hal baru di Tiongkok. Karena, pemerintah Tiongkok berusaha untuk mengatasi masalah kecanduan game online. Memang, pada 2019, NPPA juga telah membatasi waktu bermain game untuk gamers di bawah umur, menjadi 13,5 jam dalam seminggu.
Kabar baiknya, pembatasan waktu bermain gamers di bawah umur tidak memberikan dampak besar pada perusahaan game. Karena, gamers di bawah umur tidak menghabiskan banyak uang di dalam game. Biasanya, gamers di bawah umur hanya memberikan kontribusi sekitar satu sampai lima persen dari total pemasukan perusahaan game. Lain halnya dengan pembekuan proses izin pendaftaran game baru, yang memberikan dampak besar pada industri game di Tiongkok.
Pembekuan proses pendaftaran game baru ini tidak hanya mempengaruhi perusahaan game di Tiongkok, tapi juga perusahaan game asing yang ingin meluncurkan game mereka di negara itu. Namun, Darang mengatakan, perusahaan game asing tidak bisa melakukan apa-apa terkait penangguhan proses pendaftaran game baru ini kecuali menunggu hingga NPPA kembali memulai proses pendaftaran game baru.
Sumber header: ShackNews
