Selama tahun 2016 ini, Kemenkominfo telah resmi menerbitkan delapan surat keputusan pencabutan izin penyelenggara telekomunikasi. Salah satu yang terdampak adalah izin penyelenggaraan jaringan Fixed Wireless Access (FWA) dan Sambungan Langsung Internasional (SLI) milik PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). Pencabutan izin tersebut dilayangkan pada bulan Oktober ini, untuk FWA pada 10 Oktober, sedangkan SLI di 17 Oktober lalu.
Kemenkominfo menerbitkan surat pencabutan tersebut didasari oleh rekomendasi Direktorat Pengendalian Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan/atau Permohonan Pengembalian Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dari Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Selain BTEL, beberapa penyedia layanan telekomunikasi lain turut terdampak, beberapa di antaranya Asia Cellular Satellite, Global Telecom Utama dan sebagainya.
Pencabutan dua izin tersebut tentu membuat perusahaan telekomunikasi berkode saham BTEL ini makin sulit untuk bersaing di era 4G/LTE ini dengan para pemain besar lain. Keterpurukan BTEL sebenarnya sudah mencoba disiasati sejak bulan April lalu. Menggaungkan tagline “Awal Transformasi“, keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui pengangkatan dua direktur baru.
Bersama dua direktur barunya Mark Robson dan Andi Pravidia, BTEL berniat untuk mengejar ketertinggalan di pasar Triple Play (Internet, Telepon dan TV) yang sedang menjadi tren di Indonesia. Namun langkah awal tersebut sebenarnya dimulai dengan cukup berat, karena kala itu perusahaan dikabarkan tengah memiliki hutang hingga Rp 7,6 triliun. Sehingga hasil RUPSLB turut menyepakati untuk melakukan reformasi struktur permodalan dengan penerbitan saham baru.
MVNO dioptimalkan sebagai penggerak bisnis BTEL
Seperti diketahui BTEL telah mengubah dirinya dari penyelenggara jaringan seluler menjadi Mobile Virtual Network Operator (MVNO) 4G/LTE melalui jaringan Smartfren dan kapabilitas aplikasi EsiaTalk. Pendekatan yang sedikit berbeda juga terus digencarkan untuk memaksimalkan pengguna jaringan 4G/LTE yang dimilikinya. Salah satunya dengan menyediakan berbagai varian modem dan ponsel yang 4G/LTE-ready.
Dicabutnya izin sebenarnya dilakukan pada jaringan tetap lokal mobilitas terbatas dan jaringan tetap sambungan internasional. Artinya dengan izin sebagai Internet Services Provider (ISP), BTEL harusnya masih bisa melanjutkan cita-citanya untuk menjadi penyelenggara Triple Play. MVNO dan jaringan fiber optik miliknya diyakini menjadi modal besar untuk sukses Triple Play BTEL.
Konektivitas portabel sebagai ujung tombak layanan Smartfren
Konsolidasinya dengan Smartfren dalam penggabungan usaha telah diambil sejak tahun 2014 lalu. Pada akhirnya saat ini brand Smartfren yang paling digenjot, khususnya untuk perangkat modem. Minatnya pun tak sedikit, dan kalau dilihat apa yang ingin dibentuk memang mengarah ke perangkat konektivitas portabel. Ini pun yang mungkin bisa digencarkan untuk visi Triple Play miliknya.
Umumnya pesaing di Triple Play, sebut saja IndiHome, MyRepublik dan FirstMedia menggunakan konektivitas berbasis kabel untuk masuk ke pelanggan. Bisa dikatakan belum ada yang memberikan porsi serius jika penggunaan Triple Play berada di perangkat portabel, konektivitasnya. Sangat memungkinkan dengan kekuatan Smartfren yang ada saat ini, namun hal tersebut dikembalikan kepada strategi bisnis perusahaan.
Sedikit demi sedikit layanan BTEL menyusut. Cara untuk segera menguatkan bisnis harus dipikirkan matang. Masih ada harapan untuk bisa berjaya di era internet ini, dengan izin ISP yang dimiliki. Namun jika tidak ada inovasi, maka BTEL cukup menunggu waktu saja untuk kian tertinggal jauh dengan para pesaingnya yang sudah mulai gencar melakukan pendekatan lain, yakni berbasis konten (contohnya dengan kerja sama dengan OTT dan layanan streaming premium).
