Tahun lalu, pemerintah Tiongkok mengeluarkan peraturan untuk membatasi waktu bermain game bagi anak dan remaja. Berdasarkan peraturan baru tersebut, gamers di bawah umur hanya bisa bermain game selama tiga jam dalam seminggu. Tak hanya membatasi durasi waktu bermain, Beijing juga menetapkan waktu bagi anak dan remaja untuk bermain game. Para gamers di bawah umur hanya boleh bermain game selama satu jam, sejak pukul delapan sampai sembilan malam, pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.
Sebenarnya, pemerintah Tiongkok memang sudah membatasi waktu bermain game untuk gamers di bawah umur sejak 2019. Ketika itu, anak dan remaja hanya boleh bermain game selama 1,5 jam di hari kerja dan 3 jam pada akhir pekan. Alasan pemerintah Tiongkok memperketat peraturan terkait durasi bermain game anak dan remaja adalah untuk mencegah gamers di bawah umur menjadi kecanduan bermain game. Pemerintah mengatakan, banyak orang tua yang setuju dengan keputusan pemerintah dalam membatasi waktu bermain game dari anak dan remaja.
Satu tahun telah berlalu sejak pemerintah Tiongkok mengeluarkan regulasi untuk mengurangi durasi waktu bermain dari anak dan remaja. Berikut dampak yang sudah mulai terlihat di industri game dan esports di Tiongkok.
Dampak dari Pembatasan Waktu Bermain Game
Untuk mengetahui efek dari pembatasan waktu bermain game pada anak dan remaja, Niko Partners melakukan survei pada 1.250 gamers muda. Salah satu temuan dari survei itu adalah 77% gamers muda Tiongkok telah mengurangi waktu bermain game mingguan mereka.
Temuan lain dari survei tersebut adalah 54% gamers di bawah umur di Tiongkok hanya menghabiskan waktu selama 3 jam atau kurang pada setiap minggunya untuk bermain game. Dan para gamers itu juga hanya bermain game di waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sementara itu, 17% gamers muda lain juga mematuhi batasan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja, mereka masih bermain game di luar waktu yang telah ditentukan oleh Beijing.
Tidak semua gamers di bawah umur mematuhi peraturan baru dari pemerintah Tiongkok. Buktinya, sebanyak 29% gamers masih menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk bermain game. Tak hanya itu, mereka juga bermain game di luar waktu yang telah ditetapkan.
Dari 29% gamers tersebut, sebanyak 82% dari mereka menggunakan akun orang dewasa untuk mengakali peraturan dari pemerintah. Akun orang dewasa yang digunakan oleh anak dan remaja itu biasanya merupakan akun dari teman atau bahkan orang tua mereka. Memang, sebanyak 36% orang tua membiarkan anak mereka untuk menggunakan akun mereka untuk bermain game atau menonton konten secara online.
Tentu saja, keputusan pemerintah Tiongkok untuk mengurangi durasi waktu bermain game bagi anak dan remaja memiliki dampak pada industri game. Salah satunya, turunnya jumlah gamers di bawah umur di Tiongkok. Pada 2020, jumlah gamers muda di Tiongkok mencapai 122 juta orang. Di 2022, angka itu turun menjadi 82,6 juta orang.
Meskipun begitu, Niko Partners memperkirakan, jumlah gamers muda di Tiongkok akan kembali naik di masa depan. Hanya saja, gamers, orang tua, dan para developer membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan dari pemerintah. Niko Partners menduga, pada 2026, jumlah gamers muda di Tiongkok akan kembali mencapai 114,6 juta orang.
Pembatasan Akses ke Platform Streaming dan Esports
Pemerintah tidak hanya mencoba untuk membatasi akses anak dan remaja di bawah umur pada game, tapi juga media hiburan lain, termasuk esports dan live streaming. Pada Mei 2022, Kementerian Budaya dan Wisata di Tiongkok mengeluarkan perintah, meminta perusahaan platform live streaming untuk membuat mode perlindungan khusus bagi penonton di bawah umur. Salah satu bentuk perlindungan yang diminta pemerintah adalah melarang penonton di bawah umur untuk mengakses ke platform streaming setelah jam 10 malam.
Namun, para penonton live streaming muda tidak diam begitu saja. Mereka memiliki cara tersendiri untuk mengakali peraturan pemerintah. Agar mereka tetap bisa mengakses platform streaming di atas jam 10 malam, mereka menggunakan akun orang dewasa.
Pemerintah Tiongkok menyadari loophole tersebut. Karena itulah, pada Mei 2022, Beijing mendorong penggunaan teknologi facial recognition untuk mencegah gamers dan penonton di bawah umur dari menggunakan akun orang dewasa. Pemerintah juga meminta platform rental akun untuk menggunakan nama asli. Pada saat yang sama, pemerintah juga ingin melindungi gamers dan penonton di bawah umur dengan membatasi data yang bisa dikumpulkan oleh perusahaan.
Jika perusahaan game dan platform streaming game tidak mematuhi peraturan dari pemerintah, mereka bisa mendapatkan peringatan atau bahkan denda. Tampaknya, perusahaan-perusahaan game besar, seperti Tencent dan NetEase, tidak memiliki masalah dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok. Namun, tidak begitu dengan perusahaan game yang lebih kecil.
Sebuah perusahaan game asal Provinsi Jiangxi diketahui mengoperasikan game tanpa sistem anti-candu, sesuai dengan ketetapan pemerintah. Alhasil, mereka pun mendapatkan peringatan. Tak berhenti sampai di situ, pendapatan yang perusahaan game itu dapatkan juga disita oleh pemerintah dan mereka dikenakan denda sebesar CNY110 ribu (sekitar Rp235,7 juta).
Sumber header: Pexels
