Keenam perusahaan pelat merah (BUMN) yang terlibat dalam kongsi BUMN Fintech akan mengumumkan sistem pembayaran berbasis Quick Response (QR) Code pada awal Maret 2018. Sistem pembayaran ini akan diberi nama LinkAja
Adapun, keenam perusahaan yang terlibat antara lain empat bank BUMN (Mandiri, BNI, BRI, BTN), Telkomsel, dan Pertamina. Adapun, kepemilikan saham entitas baru yang menaungi LinkAja, akan dibagi rata ke enam perusahaan BUMN.
Belum ada informasi lebih lanjut terkait entitas baru ini, termasuk siapa saja yang berada di dalam susunan direksinya. Namun, pihaknya saat ini masih mengurus perizinan ke Bank Indonesia (BI).
Diminta konfirmasinya, Direktur Teknologi Informasi dan Operasi BNI Dadang Setiabudi tidak berkomentar banyak. “Masih belum final, nanti saya infokan jika sudah,” ucapnya dalam pesan singkat kepada DailySocial.
Sementara itu, Manager Media Relation Telkomsel, Singue Kilatmaka mengungkapkan, pihaknya saat ini belum bisa memberikan komentar lebih lanjut terkait pembentukan BUMN Fintech tersebut. Ia juga belum bisa memberikan gambaran jelas mengenai platform LinkAja.
“Telkomsel termasuk ke dalam [kongsi] ini karena secara langsung Telkomsel itu bagian dari Telkom Group yang juga adalah BUMN. Saat ini, informasinya masih digodok di level BUMN, tunggu saja nanti informasi dari entitas baru [BUMN Fintech]. Yang jelas, platform ini pure buatan BUMN,” tuturnya kepada DailySocial.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, BUMN Fintech berencana bekerja sama dengan WeChat Pay dan Alipay yang merupakan penyedia jasa pembayaran digital asal Tiongkok. Statusnya saat ini masih belum jelas, bahkan Menteri BUMN Rini Soemarno membantah adanya rencana kerja sama tersebut.
DailySocial telah mencoba menghubungi sejumlah direksi BUMN untuk mengetahui rencana selanjutnya. Kami mengontak Managing Director Digital Banking and IT BRI, Indra Utoyo, Director Digital and Strategic Portfolio Telkom David Bangun, dan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo.
Hingga berita ini diturunkan, kami masih menunggu konfirmasi dari sejumlah direksi BUMN yang kami hubungi tersebut.
