Berniat melindungi mayarakat dari risiko penjualan emas digital, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Beppebti) menyiapkan aturan yang rencananya akan dirampungkan akhir tahun ini.
Aturan ini nantinya akan meregulasi transaksi emasi digital, termasuk di dalamnya perdagangan emas digital melalui skema cicilan, termasuk mengharuskan penjual atau lembaga yang menjual emas memiliki produk emas secara fisik sebelum menawarkan layanannya ke masyarakat.
“Yang jelas, mereka harus punya emasnya dulu sesuai izin dari Bappebti. Terus, nanti penyelesainnya melalui kliring. Jadi semua diatur sesuai dengan turan, sehingga masyarakat terlindungi,” terang Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana.
Aturan mengenai penjualan emas digital ini sengaja disiapkan untuk melindungi konsumen dari penipuan atau potensi kerugian yang muncul akibat kesalahan dari penyedia layanan.
Wisnu yakin potensi nasabah emas cukup besar, dan mereka harus mendapat perlindungan agar bisa mendapatkan emas ketika sudah menyelesaikan proses pembayaran.
“Sedang proses [regulasinya]. Mudah-mudahan tahun ini [rampung] kalau yang untuk emas itu. Perdagangan cicilan emas online ini memang belum ada kasus yang muncul. Tapi kita prediksi, kalau ini enggak diatur bagaimana kalau ada orang cicil emas, tetapi pada saat jatuh tempo emasnya engga ada,” imbuh Wisnu.
Peluang di sektor penyedia layanan investasi atau jual beli emas secara online cukup besar. Hal ini tergambar dari makin banyaknya startup jual beli emas digital tahun ini, termasuk yang digagas dua unicorn, Tokopedia dan Bukalapak.
Untuk mewujudkan fitur tersebut Tokopedia menggandeng Orori untuk fitur Tokopedia Emas dan Bukalapak menggandeng PT Sinar Rezeki Handal (Indo Gold) untuk fitur BukaEmas. Kemudahan yang ditawarkan adalah pembelian emas secara cicilan, tidak harus dalam nominal per gram yang biasa ditawarkan oleh penjualan emas batangan konvensional. Saat ini satu gram emas berada di kisaran Rp650.000.
