Indonesia dipandang masih tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara dalam penerapan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government). Merujuk pada Survei E-Government 2014 yang dilakukan oleh PBB, Indonesia berada di peringkat 106 dari 193 negara di dunia. Oleh karena itu dalam acara Workshop Forum Kerja Sama E-Government pada Kamis kemarin antara pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Korea Selatan terungkap bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan Korea Selatan dalam menerapkan sistem e-government.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut kedua negara yang sudah menandatanganan MOU kerjasama di bidang e-government dan reformasi birokrasi tahun lalu. Dalam Workshop yang bertema “Smarter Strategy for Better Government”, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi, seperti dikutip dari situs Kementerian PAN-RB, mengakui bahwa selama ini sistem IT masing-masing terpisah dan tersebar yang menciptakan “pulau sistem” tersendiri. Hal ini mengakibatkan belanja IT pada tahun 2013 sangat besar, yang mencapai nilai $1,2 miliar atau setara Rp 14 triliun.
Seperti dikutip dari Antara, Yudi mengatakan, “Korea Selatan terbukti memiliki riwayat yang bagus dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan.”
Korea Selatan secara berturut-turut pada tahun 2010, 2012, dan 2014 selalu berada di peringkat nomor satu negara di dunia dalam hal pengembangan e-government dan partisipasi secara online oleh Survei e-Government PBB. Dalam acara workshop tersebut, pemerintah Korea Selatan memperkenalkan tiga proyek, yaitu Government Business Process System (BPS), Intelligent Transportation System (ITS), dan Sistem Informasi Kesehatan dan Kesejahteraan (Kartu Kesejahteraan) yang ketiganya dinilai sangat relevan dengan kebijakan kabinet baru Presiden Joko Widodo.
Masih dari sumber yang sama, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Cho Tai-young meyatakan dukungannya. “Konsep e-government sejalan dengan agenda dari Presiden Joko Widodo yang ingin membuat sistem pemerintahan lebih efisien dan transparan,” kata Choi di sela-sela acara pembukaan forum.
Yudi berharap dapat menghemat biaya yang dikeluarkan pemerintah dengan adanya kerja sama ini. Biaya belanja IT Indonesia jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Singapura yang hanya menghabiskan $800 juta dan Inggris yang hanya menghabiskan $518 juta.
Untuk e-government, Indonesia akan berfokus pada enam area, yaitu government cyber security, government internet exchange, government bus service, integrated government data center, business permit system, dan citizen services system. Indonesia merencanakan program kerja sama di bidang e-goverment ini sudah rampung di tahun 2019.
[Ilustrasi: Shutterstock]
