Sebuah laporan dari World Bank mencoba menganalisa apakah Indonesia merupakan lahan yang bagus untuk memulai bisnis. Bisnis ini berlaku untuk entrepreneur dan juga untuk perusahaan dari luar Indonesia yang ingin berinvestasi (masuk) ke Indonesia.
Di laporan yang bertajuk “The Ease of Doing Business in Indonesia 2012” ini, Indonesia menempati urutan ke 129 dari total 183 negara. Bukan sebuah hal yang bisa dibanggakan, terutama jika mengingat bahwa posisi Indonesia ini turun 3 peringkat dibandingkan dengan data yang sama tahun 2011.
Faktor – faktor seperti pembuatan perusahaan, infrastruktur (listrik, telepon, dll) dan struktur pajak merupakan 3 poin dimana Indonesia sangat lemah dibandingkan negara lain. Namun poin-poin seperti kebijakan proteksi untuk investor dan transaksi antar-negara dinilai cukup baik di Indonesia.
Mengingat industri kreatif dan digital yang sedang tumbuh di Indonesia, ada baiknya pemerintah bisa mulai berperan aktif dalam mendukung industri ini sekaligus melindungi pemain dan konsumennya di Indonesia. Saya sempat menulis beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, yang juga senada dengan laporan dari World Bank ini.
Laporan selengkapnya dari World Bank bisa diunduh melalui tautan berikut (PDF)
Sekedar sharing…
Ketika saya menjadi local advisor untuk Gameloft sewaktu merintis pembukaan studo game di Jogjakarta, salah satu kendala yang sangat mengganggu adalah masalah perizinan. Pemda lokal sendiri tidak menyediakan solusi yang bisa membantu kemudahan perizinan yang diperlukan. Saya cukup frustrasi dengan sistem yang ada… sampai-sampai khawatir kalau saja masalah perizinan ini menghambat pendirian studio game tersebut.
Singkat cerita, perizinan akhirnya bisa dibypass dengan menghubungi “orang pusat” yang membantu kelancaran perizinan. Memang biayanya agak tinggi.. tapi sudah diantisipasi oleh Gameloft karena pengalaman mereka sebelumnya di Vietnam.
Itu masih dari sisi perizinan, dari sisi lain juga ada.. hanya saja perizinan tetap memegang rekor nomor 1.
Masih banyak kendala lain yang cukup mengganggu sebenarnya, padahal kalau dipikir2 bisa diselesaikan dengan lebih elegan dan praktis. Tapi mungkin kultur dan iklim budaya bisnis serta regulasi di negara kita sudah terplot sedemikian rupa sehingga lebih mudah mengurus lewat “jalur samping”.. hehehe…