Roda ekonomi Indonesia digawangi oleh 99,97% pelaku UKM dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap ekonomi negara. Pemilik warung tradisional masuk ke dalam salah satu komponennya, karena punya andil penting sebagai denyut nadi ekonomi di kehidupan sehari-hari.
Menurut data Eurominitor International 2018, mayoritas masyarakat Indonesia, India dan Filipina berbelanja di toko kelontong. Dari total nilai pasar ritel sebesar $521 miliar, sebanyak $479,3 miliar atau 92% di antaranya merupakan transaksi toko kelontong.
Dibalik potensi yang besar, ekonomi kelas bawah ini menyimpan tantangan yang besar bagaimana kehadiran teknologi bisa membantu mereka bisa “naik kelas” lewat go digital. Isu yang perlu dijawab, tidak hanya bagaimana mereka dapat lebih mudah memasarkan produknya lewat platform digital.
Aspek lainnya yang perlu diselesaikan, mulai dari sistem pembayaran, logistik, hingga rantai pasokan yang harus efisien. Kesadaran ini akhirnya dicoba dijawab oleh berbagai startup digital, baik yang sudah menyandang status unicorn maupun yang masih berstatus startup.
Solusi yang ditawarkan sangat beragam dan bisa mewakili apa yang menjadi isu selama ini buat pemilik warung. Bukalapak bisa menjadi contoh bagaimana proyek awal khusus pemberdayaan warung tradisional “Mitra Bukalapak” bisa menjadi bisnis yang serius hingga pencetak cuan yang nyata.
Sebagai prolog, pada 2016 Bukalapak membuat sebuah inisiatif bernama Juragan Pulsa Bukalapak yang merupakan cikal bakal dari Mitra Bukalapak. Layanan yang ditawarkan adalah penjualan produk virtual seperti pulsa telepon, paket data, voucher game dan token listrik prabayar.
Dari situ berkembang menjadi Agen Bukalapak untuk menciptakan bisnis O2O pasca memperoleh antusiasme yang positif dari masyarakat. Setahun berikutnya, agen diguyur dengan tambahan layanan agar lebih banyak yang bisa mereka jual, seperti tiket transportasi dan Grosir Agen Bukalapak untuk menciptakan saluran distribusi perdagangan.
Pada tahun berikutnya, memilih untuk rebranding menjadi Mitra Bukalapak sekaligus merilis aplikasinya. Penambahan fitur terus dilakukan pada 2019, dengan merilis fitur investasi emas, pemanfaatan QRIS untuk metode pembayaran dan kolaborasi dengan Google Bisnisku agar lebih mudah menemukan warung melalui Google Maps.
“Kontribusi sudah lumayan meski saya tidak bisa sebut persisnya. Tapi sudah double digit percentage dari total kontribusi bisnis di Bukalapak. Dulu pas awal-awal, masih di bawah 10%, sekarang [Mitra Bukalapak] sudah menjadi bisnis yang menjanjikan,” ujar Co-Founder & Presiden Bukalapak M. Fajrin Rasyid saat ditemui DailySocial di Bandung, pekan lalu (8/3).
Kini Mitra Bukalapak disebutkan sudah berjumlah lebih dari 3,3 juta mitra, terdiri dari 1,5 juta mitra warung tersebar di 189 daerah dan sisanya berbentuk agen individu. Menariknya, sekitar 30% atau setara 500 ribu mitra berada di Provinsi Jawa Barat.
Peta persaingan sebagai bisnis baru
Pada saat yang bersamaan, Bukalapak mengumumkan tambahan fitur baru yang disematkan untuk Mitra Bukalapak. Di antaranya fitur Kirim Uang (bersama Bank Mandiri), Tabungan Emas (bersama Pegadaian), pembayaran E-Samsat dan Samolnas (Samsat Online Nasional), tagihan Telkom/Indihome, dan voucher game.
Untuk sementara, pembayaran samsat ini baru tersedia untuk konsumen dan Mitra Bukalapak yang berdomisili di Jawa Barat. Disebutkan pembayaran e-samsat yang disalurkan lewat Mitra Bukalapak mencapai Rp30 miliar untuk membayar pajak 40 ribu kendaraan.
Dengan Kirim Uang, masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan 1,5 juta warung Mitra Bukalapak sebagai ATM untuk mengirim uang tanpa harus memiliki rekening. Sementara untuk Tabungan Emas, masyarakat dapat berinvestasi emas dari harga Rp10 ribu di warung.
Fajrin menyebut perusahaan akan perluas ke provinsi lainnya agar semua orang bisa memiliki kemudahan. Seluruh fitur teranyar ini adalah pengembangan dari kebutuhan mitra di lapangan. Juga hasil kolaborasi internal bersama dengan mitra.
“Pembayaran Samsat online sebenarnya sudah di aplikasi [konsumen] sudah bekerja sama dengan banyak provinsi. Kita akan segera tambahkan [provinsi lainnya] ke aplikasi Mitra Bukalapak.”
Inspirasi fitur berikutnya yang akan dibawa ke Mitra Bukalapak, menurut Fajrin, bakal ada yang berasal dari aplikasi konsumer. Sebab pada dasarnya, semua fitur tersebut memungkinkan untuk disediakan. Kendala tetap ada, sambungnya, meski sebatas ke hal-hal teknis.
Misalnya, Bukalapak punya fitur investasi reksa dana bernama BukaReksa. Untuk membeli reksa dana pertama kali, butuh proses KYC yang secara teknis ini akan lebih rumit. Beda halnya dengan pembelian tabungan emas yang terbilang lebih simpel.
“Semua fitur di aplikasi Bukalapak kita usahakan juga hadir di aplikasi Mitra, jadi mudah-mudahan bisa ada tambahan [fitur] berikutnya.”
Gencarnya Bukalapak merupakan dalam rangka menciptakan masyarakat inklusif yang tidak hanya terjadi di kota besar, tapi juga di 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Hal ini dapat dilakukan melalui warung sebagai salah satu caranya, melalui Mitra Bukalapak.
Produk ini akan menjadi fokus perusahaan hingga lima tahun ke depan karena dianggap sebagai platform penggerak utama yang dapat meningkatkan adopsi digital dan inklusi keuangan. Menurut laporan “E-warung: Indonesia’s New Digital Battleground” yang dirilis CSLA di 2019 menunjukkan warung tradisional di Indonesia berjumlah sekitar 6 juta.
Fajrin menyebut, pencapaian Mitra Bukalapak hingga saat ini membuat perusahaan cukup berbangga diri karena secara kuantitas dan fitur bisa dikatakan lebih unggul ketimbang pemain lain.
“Awalnya kita bergerak di online dan kita sadar bahwa UKM offline juga perlu diberdayakan. Mungkin kita jadi perusahaan yang bergerak di keduanya secara serius dan [skalanya sudah] besar, ini bisa menjadi kunci diferensiasi yang mungkin belum dijumpai perusahaan lain. Ada perusahaan yang besar
di online, tapi offline-nya enggak terlalu, atau sebaliknya.”
Produk sejenis yang dibuat Tokopedia, bernama Mitra Tokopedia mencatatkan per akhir tahun lalu telah menjaring sekitar 400 ribu pengusaha mikro baik pemilik warung, toko kelontong, dan usaha sejenis lainnya. Sejak dirilis pada November 2018, mitra dapat berjualan produk digital seperti PPOB hingga membeli stok barang.
Shopee juga tidak mau kalah. Sejak aplikasinya dirilis di Play Store pada September 2019, fiturnya pun tidak jauh berbeda. Hingga kini, Shopee belum bersedia merilis produk ini secara resmi ke publik.
Menurut CSLA, model B2B yang diambil para pemain marketplace ini berpeluang mendorong laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) perusahaan ke arah positif.
Dari vertikal bisnis lain, ranah ini juga diramaikan oleh pemain lain seperti GrabKios by Kudo, Warung Pintar, Wahyoo, Payfazz, Netzme dan masih banyak lagi. Konsep yang ditawarkan saling beririsan dengan isu yang selama ini dihadapi agen dan warung tradisional.
Payfazz misalnya menempatkan diri sebagai agen keuangan di desa. Sementara, Wahyoo memosisikan diri sebagai pembentuk ekosistem warung makan dengan memberikan kemudahan stok barang.
Dalam wawancara bersama DailySocial, Co-Founder & CEO PayFazz Hendra Kwik mengklaim model bisnis yang dianut perusahaan yakni B2B2C dianggap mampu memberikan kontribusi bisnis yang positif. Bahkan dia menyebut perusahaan sudah mencetak laba tapi belum positif.
“Tahun ini harusnya positif kalau misalnya hiring stop, tapi kita investasi terus di situ, spent-nya besar,” katanya.
Kontributor terbesar Payfazz berasal dari penjualan produk PPOB karena layanan pembayaran yang disediakan cukup komprehensif. Selain dijual oleh para agennya, PPOB juga didistribusikan secara API (host-to-host/H2H) melalui anak usahanya Billfazz. Lewat Billfazz, API dari PPOB Payfazz dapat digunakan mitra perusahaan yang ingin menjual PPOB.
Hubungan spesial Jawa Barat dengan Bukalapak
Secara historis dan geografis, Jawa Barat punya hubungan yang spesial dengan Bukalapak. Tak heran kalau disebutkan ada lebih dari 500 ribu mitra berada di provinsi ini dari total 3,3 juta di seluruh Indonesia.
CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin menjelaskan, Bandung dipilih sebagai tuan rumah peluncuran juga merupakan bagian dari inisiatif perusahaan tahun ini untuk roadshow ke daerah lainnya untuk mengidentifikasi potensi UKM lokal yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Memasuki dekade kedua, Bukalapak memang berfokus untuk mengoptimalkan potensi UKM yang ada di tiap daerah Indonesia. Warung sebagai salah satu tempat masyarakat dalam beraktivitas ekonomi, memiliki potensi besar untuk jadi kekuatan ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan nasional,” terang Rachmat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut hadir pada acara peresmian, menyebutkan pemanfaatan teknologi di warung dapat menjadi basis kekuatan ekonomi daerah. Menurutnya, semakin banyak warung yang menjual produk virtual, maka semakin menguntungkan bagi pemilik warung dan masyarakat sekitar yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian daerah.
Di provinsi ini, lanjutnya, 80% perekonomiannya didukung oleh sektor UKM dengan porsi terbanyak berada di sektor kuliner. Diklaim pula, penetrasi digital telah mencapai angka yang sama. Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi optimis dalam tiga sampai lima tahun mendatang semua jenis perdagangan bisa dilakukan secara digital.
“Tiga basis inilah yang sudah go digital. Saya yakin dalam hitungan tiga sampai lima tahun semua jenis perdagangan di Jawa Barat, baik skala besar atau kecil dan riil seperti warung, bisa menggunakan platform digital,” ujar Kang Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil.
Dia menyebut untuk merealisasikan ambisi tersebut Pemprov tengah menggenjot pengembangan ekonomi berbasis digital untuk UMKM, warung, dan pesantren dengan model kolaborasi Pentahelix.
Konsep ini memperkenalkan bahwa kekuatan pembangunan di suatu negara atau wilayah perlu didukung oleh semua elemen, tidak bisa satu pihak saja. Lima elemen tersebut, mulai dari pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha dan media.
Mendukung pernyataan Kang Emil, menurut hasil laporan EV-DCI 2020 memaparkan Jawa Barat memiliki skor indeks 55.0 (skala 100) menempati posisi kedua, setelah Jakarta berdasarkan skor berkaitan kesiapan daya saing digital.
Faktor pendukungnya, antara lain SDM yang didukung dengan jumlah program studi dan dosen bidang digital tertinggi di Indonesia. Alhasil, jumlah tenaga kerja di sektor TIK tergolong tinggi. Infrastruktur digital sudah memadai dan berada di posisi ketiga, setelah DKI Jakarta dan Bali.
Kendati begitu, laporan ini juga menitikberatkan pada tergolong rendahnya kontribusi ICT terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Lantaran, kepemilikan komputer masih rendah, masuk urutan tiga terendah di antara provinsi lain di Pulau Jawa.
Akses internet melalui laptop di provinsi terendah di Pulau Jawa dan tiga terbawah di level nasional. Fasilitas keuangan seperti ATM belum terbesar merata karena perekonomian di provinsi ini terpusat di beberapa kota saja. Dengan kata lain, Jawa Barat masih punya peluang besar untuk terus berkembang karena tingkat pertumbuhan PDRB sektor ICT adalah tertinggi di Indonesia.
