Persoalan lingkungan adalah salah satu isu terbesar abad ke-21. Isu ini punya beragam cabang persoalan, mulai dari perubahan iklim hingga pembabatan hutan ilegal punya tingkat kegentingan masing-masing. Bagi sebagian masyarakat dan pemangku kepentingan, isu pengelolaan sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan paling mengkhawatirkan.
Kita langsung ambil contoh pengelolaan sampah di Jabodetabek. Jumlah sampah yang dihasilkan oleh warga Jabodetabek diperkirakan sekitar 14.000 ton per hari. Hanya ada 8 tempat pembuangan akhir (TPA) yang menampung gunungan sampah tersebut. Mengutip laporan Jakarta Post, dua di antaranya sudah melebihi kapasitas, tiga yang lain bernasib serupa tahun ini dan tahun depan. Saat ini pemerintah sedang membangun TPA Lulut-Nambo yang luasnya 55 hektare atau setengah dari luas lahan TPA Bantargebang.
Keadaan tersebut secara tak langsung melahirkan sejumlah startup yang fokus di pengelolaan sampah. Gringgo, Waste4Change, Magalarva, dan MallSampah adalah beberapa di antaranya. Hal ini wajar karena persoalan sampah di Indonesia mengakar sangat dalam. Jangan heran sungai Citarum sempat meraih predikat sungai terkotor di dunia.
Akar masalah
Sejatinya sumber masalah pengelolaan sampah di Indonesia ada begitu banyak, tapi Bijaksana Junerosano dari Waste4Change memadatkannya jadi tiga penyebab utama. Pertama adalah penegakan hukum. Indonesia punya sejumlah peraturan soal sampah, tapi penegakannya masih jauh dari kata cukup.
Sano, begitu ia akrab disapa, menyebut penegakan hukum yang lemah menyebabkan sejumlah warga memilih jalan pintas untuk membuang sampahnya, entah dengan membakar atau membuang ke sungai. Jangan kaget saat berkunjung ke tepi sungai besar, seperti Ciliwung, Anda dapat menemukan barang-barang seperti kasur hingga sofa mengapung terbawa arus.
Penyebab kedua adalah ongkos pengelolaan sampah yang terlalu murah dibandingkan tanggung jawab yang harus diemban. Ongkos yang kelewat murah ini dinikmati warga selama bertahun-tahun sehingga sedikit kenaikannya saja bisa menuai protes.
Data Waste4Change menunjukkan ada disparitas yang cukup besar antara rata-rata target retribusi sampah dengan jumlah penerimaannya di kota-kota metropolitan. Pada tahun lalu target rata-rata target kota-kota metropolitan untuk penerimaan retribusi sampah sekitar Rp17 miliar. Namun kenyataannya yang bisa mereka kumpulkan rata-rata hanya berkisar Rp12 miliar.
“Ini masalah besar karena pemerintah diminta membenahi masalah sampah, tapi yang punya sampah tidak mau bayar dengan benar,” ujar Sano.
Dari perkara retribusi itu memunculkan tantangan ketiga dan yang terakhir yakni pembiayaan pengelolaan sampah. Sano yakin jika ekosistem pengelolaan sampah ingin maju maka aspek pembiayaan harus lebih baik sehingga tidak melulu bergantung pada anggaran pemerintah yang terbatas.
Berbagi peran
Di ekosistem pengelolaan sampah ini pemerintah punya peran yang sangat besar, meliputi pembuatan regulasi, penegakannya, dan pembiayaan. Startup manajemen sampah dalam ekosistem ini berperan menawarkan beragam solusi baru untuk mengatasi masalah ini. Kami mengambil dua contoh solusi dari MallSampah dan Waste4Change.
MallSampah adalah startup yang bergerak di manajemen sampah yang bermarkas di Makassar. Beroperasi sejak 2019, MallSampah punya dua layanan yakni layanan jual sampah dan daur ulang. Layanan pertama menekankan pada pengumpulan sampah yang teratur. Pengguna jasa ini dapat menjual sampahnya dengan memilah berdasarkan jenis sampah. Setelah dipilah, maka sampah akan dijemput pihak MallSampah sesuai tempat dan waktu yang ditentukan.
Sementara layanan kedua MallSampah bersifat B2B dengan prinsip mirip dengan layanan pertama. Pemilik bisnis dapat berlangganan layanan daur ulang ini untuk menjual atau mendaur ulang sampah mereka. Dengan kedua layanan tersebut MallSampah berhasil mendaur ulang 30 ton sampah setiap bulan dengan 5.000 pengguna aktif bulanan.
Berbeda dengan MallSampah, layanan Waste4Change jauh lebih beragam dan komprehensif dari hulu ke hilir dan terbagi antara perusahaan dan individu. Mereka punya layanan penjemputan sampah dari rumah ke rumah, kotak sampah untuk sampah siap daur ulang, sedia peralatan dan perlengkapan pengomposan mandiri, konsultasi pengelolaan sampah perusahaan, penyortiran sampah berlabel, hingga edukasi ke sekolah-sekolah mengenai prinsip reduce, reuse, dan recycle. Berkat banyaknya jenis layanan mereka, Waste4Change berhasil mengelola 5.400 ton sampah sejauh ini.
Kendala yang masih dihadapi
CEO MallSampah Adi Saifullah Putra mengatakan kendala paling kentara dari vertikal ini adalah regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Adi menilai begitu banyak program pengelolaan sampah yang dibuat, namun sedikit merangkul gerakan dan komunitas yang sudah bergerak sebelumnya.
Adi merujuk pada keberadaan pemulung dan pengepul yang memiliki peran kunci dalam rantai pengelolaan sampah di Indonesia. “Berapa banyak program pemerintah yang menginisiasi pendampingan dan peningkatan efektivitas kerja pemulung dan pengepul, sebagai kunci dari rantai daur ulang di Indonesia? Kebanyakan justru membuat program baru masing-masing,” imbuh Adi.
Sano di sisi lain mengatakan faktor infrastruktur dan pembiayaan sebagai kendala yang masih harus mereka hadapi. Hal ini tercermin dari cara kerja Waste4Change yang kini juga bermitra dengan pemerintah daerah.
Sano sempat mengatakan jika mereka akan sangat kewalahan jika Waste4Change sendirian melayani masyarakat di satu wilayah besar. Ini tak lain karena infrastruktur yang ada belum memadai dan setara di semua wilayah sehingga perlu investasi uang dan waktu yang besar dari Waste4Change untuk menciptakannya. Tak heran jika layanan personal waste management mereka masih terbatas di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan Bekasi saja.
Belakangan Waste4Change mengakalinya dengan menggandeng pemerintah setempat. Kolaborasi mereka dengan pemerintah sudah terealisasi di Kota Bekasi. Dari kerja sama ini, mereka menargetkan bisa mengolah sampah kota hingga 500 ton.
“Enggak mungkin kita minta orang bayar sebelum kita kasih pelayanan. Jadi membangun infrastruktur lebih dulu baru membenahi retribusi,” ujar Sano kala menandatangani nota kesepahaman dengan Pemkot Bekasi pada Maret lalu.
Butuh waktu
Bisnis pengelolaan sampah ini bisa dikatakan tak sesederhana vertikal lain seperti sebut saja sharing economy misalnya. Selain lapisan permasalahan yang lebih mendalam, regulasi yang startup vertikal ini hadapi juga lebih rumit.
Kendati begitu Indonesia setidaknya sudah punya arah kebijakan manajemen sampah yang jelas seperti yang tertuang di Peraturan Presiden Nomor 97 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas).
Perpres itu menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 70 % pada 2025 nanti. Ini artinya perlu kerja sama yang erat antara startup dengan pemerintah dalam tiap upaya pengelolaan sampah.
Hal ini sudah dipraktikkan Waste4Change yang menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Bappenas. Kolaborasi besar ini mungkin diperlukan karena Indonesia menghasilkan sampah 175.000 ton per hari atau 64 juta ton per tahun.
“Ini adalah sektor baru yang baru saja diganggu oleh teknologi dan belum ada model yang cukup sukses sejauh ini,” pungkas Adi.
