Peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kompetitif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dinilai sangat terbuka lebar. Peran pemerintah dinilai mampu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang nantinya akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa secara signifikan.
Gagasan tersebut diutarakan oleh Qualcomm dalam kesempatan konferensi pers siang ini (28/4). Menurut data IDC yang dikutip Qualcomm, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lonjakan pengiriman smartphone hingga 55% di tahun 2014. Hal tersebut sudah seharusnya diberdayakan oleh masyarakat Indonesia untuk terus berinovasi di industri yang semakin subur ini.
“Sebagai pasar mobile terbesar keempat di dunia, Indonesia harus membantu perkembangan lingkungan yang berpusat pada inovasi (innovation-centric) melalui teknologi mobile yang akan mendorong pertumbuhan ekonominya secara signifikan,” papar Vice President and Director of Governance Studios Darrel West (28/4).
Dalam kesempatan yang sama turut hadir Vice President for Government Affairs Qualcomm Tom Wasilewski. Mewakili Qualcomm, Tom mendukung pernyataan Darrell bahwa pembuat kebijakan dan pelaku industri harus memainkan peranan penting dalam menciptakan ekonomi yang berbasis pada pengetahuan (knowledge-based economy) agar dapat mewujudkan manfaat penuh dari konektivitas mobile.
“Kebijakan yang cerdas juga dapat mengurangi hambatan bagi akses mobile sehingga usaha-usaha dan konsumen kian berkembang. Kebijakan yang sehat juga sangatlah penting untuk memastikan agar mobile terus memberdayakan masyarakat Indonesia,” kata Tom.
Inovasi menjadi kata kunci yang paling sering disebutkan dalam diskusi siang ini. Pemerintah diharapkan bisa mengalokasikan GDP (Gross Domestic Product) ke sektor research and development dengan lebih besar lagi sehingga mampu menciptakan kesempatan-kesempatan baru di pasar. Untuk informasi tambahan, Indonesia hanya mengalokasikan 0,8% dari total GDP untuk research and development, sedikit lebih baik ketimbang Malaysia yang hanya 0,6% dari GDP.
