Selama bertahap dalam kurun waktu yang cukup singkat, teknologi khususnya internet dapat mengubah segala aspek dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari gaya hidup masyarakat secara pribadi, hingga ke dalam ranah pemerintahan. Integrasi teknologi digital dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah mampu menjadikan berbagai kegiatan pemerintahan dapat dijalankan dalam waktu yang lebih singkat, dengan efektivitas dan efisiensi lebih tinggi, serta dapat memberikan transparansi lebih baik kepada masyarakat. Hal inilah yang diistilahkan sebagai Pemerintahan Digital atau Digital Government.
Secara umum, digital government dapat diartikan sebagai sebuah platform yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan pemerintahan kapan pun, di mana pun, dan dengan perangkat apa pun. Isi dari platform ini secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu informasi, layanan publik, dan peraturan. Platform ini juga didukung oleh teknologi antara lain cyber security, big data, jaringan, mobile, dan sebagainya.
Pemerintahan Digital di Indonesia
Meskipun belum direalisasikan secara menyeluruh, pemerintahan di Indonesia telah mulai menerapkan konsep transformasi digital dalam beberapa aspek. Salah satu contohnya adalah Jakarta Smart City Lounge yang dibangun oleh Pemda DKI Jakarta dan diresmikan pada tahun 2015 lalu. Tempat ini berfungsi sebagai pusat monitoring, koordinasi, analisis data, dan inkubator developer sekaligus menjadi destinasi wisata. Tempat ini menjadi pusat integrasi beberapa instrumen audio dan video, sensor, CCTV, alat monitoring ketinggian air sungai, dan sebagainya yang menjadi sumber informasi pemerintahan sekaligus sebagai sumber informasi bagi masyarakat.
Command center ini juga bukan merupakan yang pertama di Indonesia. Karena sebelumnya juga telah didirikan Bandung Command Center untuk memantau kondisi terkini Kota Bandung, Jawa Barat, mulai dari data cuaca, peta, video feed, special vehicles location, video analisis dan sebagainya. Integrasi smart city ini juga dilengkapi dengan aplikasi smartphone sebagai penunjang smart city yang dapat diunduh oleh warganya.
Kolaborasi dengan Pemerintah New Zealand
Penerapan teknologi juga telah dilakukan oleh berbagai daerah lain di Indonesia. Selain kolaborasi dengan startup teknologi lokal seperti Qlue (Jakarta), ada pula kolaborasi dan kerjasama yang dilakukan dengan negara lain. Salah satunya adalah kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Pemerintah Selandia Baru (NZTE Government to Government atau G2G) lewat program G2G Know-How. Program ini merupakan inisiatif dalam membantu negara mitra untuk meningkatkan kinerja pelayan publik dan pemerintahan.
Selandia Baru adalah salah satu negara yang sukses dalam menerapkan transformasi pemerintahan digital. Selandia Baru menduduki peringkat ketiga dunia dalam “Stand-Out Digital Nations” (Tufts University, 2017) dan merupakan satu dari Digital 7 (D7) Nations, yang merupakan jaringan negara digital termaju di dunia. Kesuksesan program transformasi Selandia Baru dimungkinkan oleh inovasi dan kolaborasi aktif antara lembaga pemerintah dan sektor swasta. Salah satu contoh kolaborasi ini adalah Creative HQ, sebuah penyelenggara program inovasi yang merupakan bagian dari inisiatif transformasi digital di Wellington, Selandia Baru.
Melalui G2G Know-How pemerintah Selandia Baru melakukan kerja sama dengan beberapa daerah di Indonesia. Tujuan dari kerja sama ini adalah transfer pengalaman dan pengetahuan mengenai transformasi digital pada sektor pelayanan publik di Selandia Baru. Hasil kerja sama ini berupa rekomendasi dan technical assistance dalam mengembangkan fasilitas layanan publik terpadu, yang mempermudah akses daring bagi masyarakat untuk mendapatkan panduan dalam mencari dan menggunakan berbagai layanan publik yang tersedia. Hal ini telah lama diterapkan oleh pemerintah Selandia Baru melalui domain https://www.govt.nz.
Salah satu bentuk kolaborasi lain yang berhasil dilakukan pemerintah Selandia Baru dalam melakukan transformasi digital adalah dengan Eightwire, penyedia platform data sharing yang berbasis di Selandia Baru, dalam bentuk proyek konsolidasi data layanan kesehatan. Melalui kolaborasi ini, jaringan layanan kesehatan di Selandia Baru dapat lebih fleksibel serta lebih banyak melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Kolaborasi ini juga memungkinkan adanya pemeriksaan performa kinerja seluruh dokter di Selandia Baru. Selain itu, konsolidasi dan pertukaran data yang aman akan memungkinkan sektor ini setidaknya dapat mengurangi 50% waktu dalam proses dan analisis interoperabilitas (Eightwire, 2020).
Peran Masyarakat dalam Pemerintahan Digital
Dalam mewujudkan pemerintahan digital, bukan hanya pemerintah dan teknologi saja yang memiliki peran. Masyarakat sebagai pengguna layanan juga memiliki peran yang tak kalah besar untuk membantu meningkatkan kualitas platform teknologi yang telah dibuat. Peran aktif yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan memberikan umpan balik berupa masukan positif dan kritik membangun mengenai berbagai hal. Misalnya fitur, kemudahan akses, kecepatan akses, layanan dan informasi tambahan, dan sebagainya.
Dengan hubungan timbal balik yang berkelanjutan antara pengguna dan penyedia layanan, maka platform layanan pemerintahan publik yang ideal dapat terwujud. Dengan pemerintahan digital yang baik, pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien, masyarakat dapat menikmati kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses layanan publik yang mereka butuhkan setiap saat.
Disclosure: Artikel ini adalah konten bersponsor yang didukung oleh NZTE
