Peta jalan (roadmap) e-commerce, yang juga mengatur ketentuan perpajakan e-commerce, telah disepakati pemerintah dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung kemarin malam di Jakarta. Setidaknya ada 31 inisiatif yang diusulkan untuk produk e-commerce. Pemerintah juga mengindikasikan akan membuka peluang pihak asing untuk 100% memiliki sebuah perusahaan e-commerce, tanpa perlu bermitra dengan partner lokal.
Dikutip dari Metro TV news, Menkominfo Rudiantara menyampaikan, “Ada 31 usulan inisiatif produk e-commerce. Dari sisi investasi, nanti membuka DNI [Daftar Investasi Negatif] buat e-commerce. Sekarang kan gak boleh [kepemilikan oleh asing]. Nanti [setelah DNI dibuka] boleh asing, sejalan dengan FDI [Foreign Direct Investment]. Tapi tidak di UMKM karena harus diproteksi, yang besar, yang marketplace kita harapkan [kepemilikan] 100 persen.”
Meski pintu investasi asing telah dibuka, namun pemerintah juga menjanjikan untuk melindungi pemain lokal yang masih kecil. Kepemilikan 100 persen untuk platform marketplace oleh asing hanya terbuka bila aset marketplace yang bersangkutan bernilai di atas Rp 10 miliar.
Berkaitan dengan pajak, pemerintah juga akan meregulasi pemain e-commerce besar untuk membayar pajak lebih tinggi dibanding dengan yang kecil, tapi, ketentuan pajaknya hingga saat ini masih dihitung. Rencananya aturan baru tersebut akan diumumkan bersamaan dengan revisi DNI.
Rudiantara mengatakan, “Pajak ada aturan yang bisa dipakai final satu persen [untuk UMKM]. UMKM e-commerce masuk aturan yang ada. Yang besar nanti kami lihat lagi, yang penting harus bayar pajak. Orang berbisnis harus diberi kemudahan.”
Rudiantara juga menyebutkan roadmap tersebut direncanakan dapat berjalan tahun ini. Bila dapat diterapkan sesuai rencana dan disiplin, menurut Rudiantara, nilai e-commerce Indonesia bisa mencapai $130 miliar di tahun 2020 mendatang.
