Transformasi digital saat ini menjadi istilah yang semakin sering digunakan, tidak hanya dalam ekosistem bisnis teknologi, tetapi juga dalam hampir semua bidang industri, terutama bagi UMKM dan perusahaan yang masih menjalankan bisnis secara konvensional. Penerapan transformasi digital pada berbagai bidang industri telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, baik dari segi operasional maupun anggaran.
Selain dalam bisnis, transformasi digital juga gencar diterapkan dalam sistem pemerintahan di seluruh dunia. Di era ketika akses internet dan adopsi teknologi di masyarakat semakin tinggi, implementasi pemerintahan digital sangat penting dilakukan. Tujuannya adalah agar warga negara dapat menikmati layanan pemerintahan sebagaimana layaknya mereka menggunakan berbagai produk teknologi dan aplikasi yang disediakan oleh perusahaan dan startup digital.
Namun, untuk mewujudkan pemerintahan digital yang ideal bukanlah hal yang mudah. Sebab, pemerintahan digital yang sukses bukan hanya dilihat dari banyaknya website dan aplikasi yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah, melainkan dari bagaimana produk dan platform digital yang disediakan benar-benar mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan yang dibutuhkan.
Salah satu negara yang berhasil menerapkan sistem pemerintahan digital dengan baik adalah Selandia Baru (New Zealand). Lewat situs www.govt.nz, penduduk Selandia Baru dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan. Mulai dari hal terkait administrasi kependudukan, kesehatan, pekerjaan, hingga pendirian usaha.
Berbagai layanan tersebut dapat diakses lewat satu platform saja, sehingga memudahkan masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintahan tanpa harus mencari tahu departemen atau kementerian apa yang menanganinya. Bercermin dari keberhasilan sistem pemerintahan Selandia Baru, ada beberapa aspek yang dapat dipelajari, antara lain sebagai berikut.
Innovative Mindset dalam Pemerintahan
Inovasi terutama dari sisi teknologi merupakan salah satu elemen penting dalam transformasi digital, baik dalam perusahaan maupun pemerintahan. Namun, upaya mewujudkan pemerintahan digital yang ideal tentu akan sulit jika pemerintah masih senantiasa berpikir secara konvensional.
Untuk mewujudkan sistem pemerintahan digital yang ideal, pola pikir inovatif (innovative mindset) harus tertanam dalam diri segenap jajaran pemerintah, terutama para pemangku kepentingan (stakeholder) yang memiliki posisi dan peran penting dalam pemerintahan. Hal ini menjadi salah satu aspek fundamental dalam membangun sistem pemerintahan digital. Pola pikir inovatif akan membantu para pengambil keputusan untuk bersikap terbuka terhadap ide-ide baru dan solusi teknologi yang mampu dihadirkan lewat transformasi digital.
Jadikan Warga Negara Layaknya Pelanggan
Mewujudkan dan melaksanakan pemerintahan digital tak ubahnya seperti mendirikan dan mengembangkan sebuah bisnis teknologi. Salah satunya adalah dengan memperlakukan warga negara sebagai pelanggan atau pengguna produk digital yang dimiliki. Pengembangan platform yang dilakukan juga perlu memperhatikan kenyamanan bagi pengguna, memiliki alur informasi yang jelas, serta menghadirkan tampilan yang baik dan sederhana.
Seperti halnya produk digital yang dibuat oleh startup, pengembangan layanan juga sebaiknya dilakukan secara dinamis dan agile. Umpan balik (feedback) dari para pengguna juga perlu dikumpulkan, diukur, dan dianalisis untuk mengetahui seberapa besar kepuasan warga negara terhadap layanan pemerintahan berbasis digital ini. Masukan dari para pengguna juga dapat digunakan sebagai bekal dalam pengembangan platform agar semakin sesuai dengan kebutuhan warga negara.
Kolaborasi Sebagai Kunci dalam Berinovasi
Salah satu anggapan yang kurang tepat dalam penerapan pemerintahan digital adalah bahwa setiap lembaga pemerintahan perlu membuat platform dan aplikasi masing-masing untuk mendigitalkan layanannya. Hal ini juga sempat dirasakan oleh Selandia Baru pada sekitar tahun 2006. Saat itu, semua kementerian berlomba-lomba membuat website dan aplikasi. Namun setelah dilakukan survei, banyaknya aplikasi dan situs web yang ada justru membuat masyarakat bingung dalam memilih layanan apa yang tepat bagi kebutuhannya.
Akhirnya, pemerintah Selandia Baru membuat satu website utama yaitu www.govt.nz yang mampu menyediakan informasi lengkap mengenai berbagai layanan pemerintahan yang tersedia, dan mengarahkan para penggunanya kepada lembaga pemerintahan terkait. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan digital yang baik, semua lembaga tidak selalu berjalan dan bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi antara kementerian dan lembaga pemerintahan yang ada justru dapat membuat layanan yang dikembangkan menjadi semakin mudah digunakan oleh masyarakat.
Selain mengembangkan platform utama yang dimiliki, pemerintah Selandia Baru juga mendukung para pegawai di lembaga pemerintahan untuk dapat mengembangkan solusi inovatif bagi sektor publik. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan program NZ Govtech Accelerator yang dilaksanakan sejak tahun 2018 dan telah menghasilkan berbagai proyek yang mampu membantu permasalahan warga negaranya. Peserta NZ Govtech Accelerator juga tidak terbatas pada pemerintah Selandia Baru saja. Program ini terbuka bagi semua lembaga pemerintahan, baik yang bersifat nasional maupun lokal di seluruh dunia, serta perusahaan dan startup yang memiliki ide untuk mengembangkan solusi di bidang sektor publik.
Tidak hanya bagi negaranya sendiri, pemerintah Selandia Baru juga mendorong dan membantu negara-negara tetangga di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara untuk dapat membangun dan mewujudkan pemerintahan digital yang sukses lewat program kerja sama G2G Know-How. Dalam kerja sama ini, akan dihadirkan tim experts dari Selandia Baru yang akan menganalisis berbagai permasalahan sektor publik dalam suatu negara, kemudian memberikan pandangan dan solusi berdasarkan langkah-langkah yang telah berhasil dilakukan di Selandia Baru, serta menyesuaikan dengan kondisi yang ada di negara tersebut. Mereka juga akan membantu mengukur efektivitas dan keberhasilan dari solusi yang diimplementasikan, serta memberikan evaluasi untuk solusi tersebut.
Mewujudkan transformasi digital dalam pemerintahan memang bukan hal yang mudah. Perlu proses pembelajaran yang panjang, serta waktu yang tidak sebentar tentunya. Dukungan dan masukan dari masyarakat juga sangat penting demi mendapatkan solusi terbaik yang mampu memberikan kemudahan bagi warga negara untuk menikmati berbagai layanan pemerintah dengan mudah, cepat, kapan saja, dan di mana saja.
Disclosure: Artikel ini adalah konten bersponsor yang didukung oleh NZTE
