Kemudahan serta transparansi yang ditawarkan teknologi saat ini sudah mulai menyasar kalangan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan kemitraan strategis yang dilancarkan oleh pemerintah dengan kalangan e-commerce di Indonesia dalam hal penyediaan semua kebutuhan barang dan jasa khusus untuk pemerintahan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP hari ini meresmikan penandatanganan Pakta Integritas dengan AnugrahPratama.com, Ayooklik, Bhineka dan Mbiz. Dengan perjanjian tersebut keempat e-commerce tersebut telah resmi bergabung ke dalam e-Katalog LKPP.
“Kami melihat saat ini kehadiran e-commerce sudah banyak membantu menyediakan barang dengan cepat, lengkap dan tentunya transparan, untuk itu kerja sama dengan 4 e-commerce ini diharapkan bisa membantu LKPP untuk menyediakan barang yang tepat untuk instansi pemerintah,” kata Kepala LKPP Agus Prabowo.
Bergabungnya e-commerce B2B dan B2G dalam sistem e-Katalog LKPP diharapkan juga bisa mengakselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli pemerintah. Pemanfaatan e-Katalog dapat memangkas waktu dan biaya belanja pemerintah karena harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi.
“Saya tentunya berharap dengan bergabungnya 4 e-commerce ini bisa membantu kinerja LKPP untuk lebih baik menyediakan semua kebutuhan instansi pemerintah dengan cepat dan tentunya transparan,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, yang turut hadir saat acara peresmian kerja sama tersebut hari ini.
Sepanjang periode Januari hingga Mei 2016 tercatat 13 ribu lebih paket pengadaan dengan nilai transaksi lebih dari 9 triliun dilakukan melalui e-Purchasing. Angka ini tentunya akan bertambah seiring dengan proses belanja pemerintah. Total belanja pemerintah melalui e-Purchasing tahun 2015 adalah Rp 31 triliun.
Melalui e-Katalog instansi pemerintah bisa membeli semua barang dan jasa yang dibutuhkan tanpa melalui proses tender dan batasan nilai. Bergabungnya B2B dan B2G saat ini telah menambah jumlah produk dalam e-Katalog menjadi 57.329 item. Target dari LKPP adalah untuk terus memperbesar jumlah barang dan jasa agar dapat mengakomodir kebutuhan pemerintahan yang beragam.
“Tentunya menjadi tugas Kemenkominfo untuk menyediakan infrastruktur koneksi broadband yang cepat khususnya untuk daerah-daerah di luar Jakarta yang masih membutuhkan pengadaan barang dengan bantuan LKPP, dengan demikian dapat memangkas lebih banyak lagi biaya APBN,” tuntas Menkominfo Rudiantara.
