Platform informasi program smart city Qlue belum lama ini merilis laporan peringkat pemerintah, pengguna, dan swasta untuk periode Januari 2016 hingga Maret 2016. Laporan itu merinci peringkat pemerintah berdasarkan Kecamatan, Kelurahan, hingga Kotamadya dan juga peringkat badan dinas serta staf pemerintah. Di samping itu, Qlue pun merinci jumlah laporan keluhan yang masuk dalam platform mereka dan lebih dari setengahnya diklaim sudah ditindaklanjuti.
Qlue adalah platform informasi berbasis media sosial yang mendukung programa Smart City dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik kota. Misinya adalah menghubungkan informasi pemerintah kota dengan warganya. Saat ini Qlue juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa pemerintah kota untuk mendukung program Smart City, di antaranya adalah Jakarta dan Bekasi.
Belum lama ini, Qlue merilis laporan yang merinci peringkat pemerintah, pengguna, dan laporan keluhan yang masuk dalam platform mereka untuk triwulan pertama di tahun 2016 (Januari-Maret). Total ada sekitar 60.398 laporan keluhan masuk yang terbagi dalam lima isu utama yaitu, Pelanggaran (16.557), Sampah (14.796), Fasilitas Umum (11.264), Parkir Liar (10.120), dan Jalan Rusak (7.659).
Dari 60.398 laporan tersebut, 57,88 persen (34.957) telah berhasil diselesaikan dengan isu Sampah yang menjadi laporan paling banyak diselesaikan diikuti Pelanggaran, Fasilitas Umum, Parkir Liar, dan Jalan rusak. Sementara itu 26,47 persen (15.991) laporan masih dalam status proses dan 15,64 persen sisanya (9.448) statusnya masih menunggu untuk diproses.
Sebagi informasi, di tahun 2015 (Januari-Desember) Qlue mencatat ada tiga isu utama untuk kota Jakarta sendiri, yaitu Sampah atau lingkungan sebanyak 32.297 laporan (24,1 persen), Pelanggaran atau mobilitas sebanyak 21.427 laporan (16 persen), dan Fasilitas Umum sebanyak 16.952 laporan (12,7 persen).
Dari lima isu utama yang disebutkan, isu Sampah adalah yang paling cepat mendapat tanggapan untuk ditindak lanjuti dengan waktu rata-rata empat hari. Isu Pelanggaran ada di posisi kedua dengan selisih waktu rata-rata tindak lanjut pemerintah selama lima hari. Posisi berikutnya di tempati oleh isu Fasilitas Umum (8 hari), diikuti Parkir Liar (10 hari), dan Jalan Rusak (12 hari).
Sementara itu dalam peringkat pemerintah, peringkat teratas Kelurahan ditempati oleh Kelurahan Rawa Badak Selatan, peringkat teratas Kecamatan diduduki oleh Kecamatan Koja, dan peringkat teratas Kotamadya ditempati oleh Jakarta Selatan. Sedangkan untuk wilayah Kelurahan Duri Kelapa, Kecamatan Sawah Besar, dan Kotamadya Jakarta Barat dalam periode kali ini ada di posisi paling bawah.
“Kami akan selalu memeberikan update ranking pemerintah, user, dan swasta secara berkala 3 bulan sekali. Ini kami lakukan untuk memberikan transparansi respon […]di Qlue sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dari level kelurahan hingga kotamadya serta dinas dan staf. Selain itu, masyarakat juga dapat melihat perusahaan swasta mana yang paling sering mendapat review negatif di Qlue”, ungkap CEO Qlue Rama Raditya dalam keterangan yang kami terima.
Qlue sendiri belum lama ini terpilih sebagai salah satu OTT Nasional yang akan dibimbing langsung oleh ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia). Selain Qlue, dua startup lokal lain yang terpilih adalah aplikasi pesan instan Catfiz dan media sosial berbasis komunitas Sebangsa.
