Bersama pandemi yang menyebabkan hampir 50% peningkatan dalam transaksi e-commerce tahun ini dibandingkan dengan tahun 2020, perusahaan e-commerce dan logistik mengalami pertumbuhan yang stabil. Namun, peningkatan pendapatan bagi perusahaan belum disalurkan dengan baik untuk kurir pengiriman, yang merupakan tulang punggung operasi e-commerce.
Pada tahun 2016, Ade Putra mulai bekerja sebagai pengemudi ojek untuk berbagai platform seperti Uber, Gojek, dan Grab. Namun, tahun lalu, ketika perusahaan ride-hailing melihat penurunan drastis dalam pesanan penumpang karena lockdown yang memengaruhi sebagian besar wilayah Indonesia, Ade memutuskan untuk beralih profesi menjadi kurir. Ia bergabung dengan dua perusahaan logistik—GoKilat dan Lalamove milik Gojek.
Ade berpikir bahwa dua pekerjaan itu akan memberinya penghasilan yang layak, memang seperti itu adanya hingga di bulan Juni, kedua perusahaan menyesuaikan skema insentif mereka, yang mengurangi komisi per km pengendara pengiriman untuk setiap pesanan.
“Sebelumnya tarif Lalamove adalah Rp 4.000 [USD 0,28], tetapi dipotong setengahnya pada Januari 2021. GoKilat juga mengubah skema insentif baru-baru ini, jadi kami mengajukan keluhan,” ujar Ade kepada KrASIA. Ia juga sebagai juru bicara kelompok mitra Lalamove yang mogok pada bulan Juni dan secara kolektif menonaktifkan akun mereka selama tiga hari.
Ade dan kurir lain yang bekerja untuk Lalamove yang berbasis di Hong Kong juga mengeluhkan kebijakan penangguhan platform. “Terkadang terjadi hal-hal yang di luar kendali kita, seperti salah alamat pengiriman, atau tiba-tiba sepeda motor kita mogok. Namun, platform tidak peduli dengan alasan ini, dan kami dapat ditangguhkan jika kami membatalkan pesanan atau jika pelanggan memberi peringkat rendah,” jelasnya.
Ketidakadilan dalam model partnership antara platform dan kurir
Gig economy adalah konsep yang relatif baru di Indonesia, dipopulerkan oleh perusahaan ride-hailing seperti Uber, Grab, dan Gojek, yang merevolusi ojek informal sejak 2014. Grab—yang mengakuisisi operasi Uber Asia Tenggara pada 2018—dan Gojek telah memperluas layanan mereka di luar ride-hailing untuk memberikan penawaran lain, termasuk pengiriman jarak jauh dan pengiriman makanan.
Menyusul kesuksesan perusahaan ride-hailing, sejumlah perusahaan logistik seperti Lalamove, Lazada Logistics, J&T Express, dan SiCepat juga telah mulai beroperasi di Indonesia untuk menyediakan solusi dan pengiriman logistik yang cepat, mendukung pertumbuhan e-commerce di negara ini. Beberapa dari perusahaan ini telah mengadopsi “model kemitraan” dengan kurir mereka, mengklaim menawarkan kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar dari segi jam dan pengaturan kerja. Namun, perusahaan-perusahaan ini tidak mengklasifikasikan kurir sebagai karyawan formal. Sebaliknya, mereka didefinisikan sebagai kontraktor sementara. Tanpa menjalin hubungan kerja formal, perusahaan dapat menyangkal insentif yang seharusnya diterima oleh kurir menurut hukum Indonesia.
“Platform sharing economy saat ini menawarkan sistem kemitraan semu yang mengarah pada eksploitasi pekerja,” Bhima Yudhistira Adhinegara, direktur lembaga think-tank Center of Economic and Law Studies (Celios), mengatakan kepada KrASIA. “Dalam kemitraan yang ideal, kedua belah pihak harus menyepakati setiap kebijakan, sehingga perusahaan tidak boleh mengambil keputusan sepihak, terutama dalam hal upah dan beban kerja.”
“Perusahaan menawarkan ‘ilusi pilihan’, seolah-olah kurir memiliki fleksibilitas untuk bekerja kapan saja. Tetapi dengan sistem insentif yang rendah, mereka harus bekerja kapan saja jika ingin membawa pulang uang yang layak,” kata Margianta Surahman, direktur eksekutif Emancipate Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang fokus pada masalah ketenagakerjaan.
Terlebih lagi, di bawah undang-undang ketenagakerjaan saat ini, pekerja gig tidak diizinkan untuk membuat serikat pekerja formal, dan organisasi mereka hanya dilihat sebagai komunitas informal, sehingga sulit untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Menuntut reformasi
Pendapatan bersih rata-rata kurir GoKilat pada Mei 2021 adalah sekitar Rp 1,6 juta (USD 112), kurang dari setengah upah minimum di Jakarta sebesar Rp 4,4 juta (USD 309), menurut laporan Universitas Gajah Mada. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa rata-rata jam kerja kurir GoKilat adalah 11,2 jam per hari, 25,2 hari per bulan. Selain itu, 60% kurir tidak memiliki asuransi kesehatan, dan 97% tidak memiliki asuransi kendaraan. KrASIA tidak dapat menemukan data atau laporan publik terbaru dari perusahaan lain.
Pada paruh pertama tahun 2021, setidaknya ada empat mogok kerja yang dilakukan oleh kurir sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap skema insentif yang rendah. Pekerja pertunjukan memprotes Shopee Express pada bulan April, diikuti oleh protes terhadap GoKilat Gojek, juga dikenal sebagai GoSend Same Day, pada bulan Juni. Gelombang aksi terorganisir untuk remunerasi dan tunjangan yang lebih baik berlanjut dengan protes lain terhadap GrabExpress dan Lalamove pada bulan yang sama.
Ketidakpuasan yang semakin jadi dari para pekerja pengiriman mendorong sejumlah peneliti independen, organisasi nirlaba, dan komunitas online untuk bekerja sama membentuk petisi resmi yang akan disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Ida Fauziah. Petisi, yang memiliki judul yang dapat diterjemahkan sebagai “Tolong lindungi kurir e-commerce, karena mereka tidak aman dan sejahtera,” telah mengumpulkan lebih dari 8.549 tanda tangan sejak 2 September. Penyelenggara berharap untuk mengumpulkan 10.000 tanda tangan.
Penulis petisi berharap kementerian dapat menetapkan peraturan baru untuk memastikan skema pendapatan yang layak, beban kerja yang manusiawi, hak-hak buruh, dan bantuan hukum saat dibutuhkan untuk kurir. Mereka juga mendesak platform e-commerce untuk memberikan pendidikan publik yang lebih baik tentang sistem cash-on-delivery karena serangkaian pelanggaran terhadap kurir oleh pelanggan yang tidak puas.
Keluhan tentang penganiayaan pekerja gig adalah fenomena global. Pada akhir Juli, China mengeluarkan kebijakan baru untuk melindungi pengendara pengiriman makanan dan memerintahkan platform online untuk menjamin pendapatan dasar dan kesejahteraan sosial bagi pengendara mereka. Di Singapura, Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyatakan keprihatinannya terhadap pekerja pengiriman dan mengatakan bahwa pemerintahnya akan mengatasi perjuangan para pekerja berupah rendah secara umum.
Dengan lebih dari 33 juta pekerja gig di Indonesia, para kritikus mengatakan pemerintah harus segera mengambil tindakan serupa. Adhinegara dari Celios membuat perbandingan dengan Inggris, di mana pengemudi Uber diklasifikasikan sebagai pekerja, bukan kontraktor independen wiraswasta. Analis percaya bahwa sektor teknologi Indonesia, yang valuasinya terus tumbuh, memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi dan kurirnya.
“Semua persyaratan untuk meresmikan hubungan kerja antara platform teknologi dan mitra pengemudi telah dipenuhi. Ada majikan, karyawan, deskripsi pekerjaan yang jelas, dan target kerja. Jika kita terus mendorong gig system untuk pekerja kasar, kita akan memperbesar sektor informal di mana pekerja tidak memiliki perlindungan dan keamanan kerja,” kata Adhinegara.
Saat dihubungi KrASIA, kepala logistik Gojek, Steven Halim, mengatakan bahwa mitra pengemudi GoKilat adalah bagian penting dari bisnis perusahaan. Pengemudi memiliki kebebasan untuk menentukan jam kerja mereka sendiri dan fleksibilitas untuk memutuskan berapa banyak paket yang ingin mereka kirimkan dalam sehari, tegasnya. “Pada saat yang sama, kami menyadari pentingnya memastikan mereka memiliki pendapatan yang berkelanjutan,” tambahnya.
“Kami memiliki skema pendapatan dasar yang kompetitif untuk pengemudi GoKilat, dan skema insentif yang memberikan peluang lebih besar bagi mereka untuk mendapatkan pendapatan tambahan.”
Steven tidak memberikan rincian tentang pendapatan dasar dan skema insentif tersebut, tetapi dia mengatakan kepada media lokal pada bulan Juni bahwa mitra kurir mendapatkan bonus Rp1.000 (USD 0,07) per paket untuk satu hingga sembilan pengiriman, naik hingga maksimum Rp. 2.500 (USD 0,18) per paket untuk pengiriman 15 paket ke atas.
Lazada juga memberikan tanggapan serupa. “Keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan setiap mitra Lazada Logistics, termasuk kurir kami, selalu dan akan selalu menjadi prioritas utama kami. Setiap mitra kurir Lazada di Indonesia berhak atas asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan,” ujar Philippe Auberger, Chief Logistics Officer Lazada Indonesia.
Sementara itu, tarif insentif rata-rata saat ini untuk mitra pengiriman Shopee Express di Jabodetabek adalah Rp 2.213 [USD 0,16] per paket berdasarkan 80 paket per hari. “Program insentif kami selalu sesuai dengan peraturan setempat, dan sangat kompetitif dalam industri jasa logistik. Kami mendukung mitra kurir kami melalui berbagai inisiatif lain termasuk menawarkan pelatihan dan perlindungan asuransi untuk memastikan lingkungan kerja yang lebih aman,” kata representatif Shopee kepada KrASIA.
Promotor reformasi, bagaimanapun, mengatakan bahwa model kemitraan antara kurir online dan platform teknologi bahkan tidak diakui oleh kerangka kerja Indonesia. “Undang-undang ketenagakerjaan Indonesia tidak mengenal kemitraan semacam ini, jadi regulator harus segera meninjau [undang-undang untuk sistem ini],” kata Adhinegara. Sementara undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengatur sistem kemitraan yang melibatkan UMKM, pekerja gig harus diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, tambahnya.
Sementara itu, Surahman dari Emancipate mengatakan bahwa jika mengubah status kurir dari “mitra” menjadi karyawan “terlalu sulit saat ini”, perusahaan teknologi harus memperbarui model saat ini untuk setidaknya memberikan jaminan pendapatan minimum dan asuransi.
Surahman, bersama dengan aktivis dan perwakilan komunitas kurir online lainnya, mengadakan pertemuan online dengan staf Kementerian Tenaga Kerja pada bulan Agustus. Usai pertemuan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan akan mengevaluasi sistem kemitraan hingga akhirnya melakukan perubahan untuk mendukung posisi tawar yang setara antara kurir dan perusahaan teknologi.
“Setelah petisi mencapai 10.000 tanda tangan, kami akan menindaklanjuti dengan kementerian untuk memberikan lebih banyak tekanan bagi publik. Mudah-mudahan pemerintah segera memberikan win-win solution,” kata Surahman.
–
Artikel ini pertama kali dirilis oleh KrASIA. Kembali dirilis dalam bahasa Indonesia sebagai bagian dari kerja sama dengan DailySocial
