Forum tahunan Indonesia Digital Outlook 2026 resmi digelar di Habitate Jakarta hari ini, mempertemukan regulator, ekonom, dan pelaku industri untuk membahas kondisi krusial sektor telekomunikasi nasional.
Mengusung tema “From Policy to Practice: Shaping Indonesia’s Digital Future”, forum ini menyoroti melambatnya pertumbuhan infrastruktur digital akibat tekanan finansial yang dialami operator, tingginya beban regulasi, serta persaingan global yang tidak seimbang.
Tekanan Industri dan Paradoks Produktivitas
Indra Khairuddin, Editor-in-Chief Teknobuzz sekaligus Ketua Penyelenggara, membuka forum dengan pernyataan tegas bahwa industri telekomunikasi sedang mengalami fase kritis atau “sesak napas”. Meskipun dituntut untuk terus membangun infrastruktur, pelaku industri dihadapkan pada penurunan margin usaha.
Senada dengan hal tersebut, Peneliti Ekonomi dari CELIOS, Dyah Ayu, memaparkan fenomena “Paradoks Produktivitas Digital”. Fenomena ini menggambarkan kondisi di mana penggunaan data masyarakat meningkat pesat, namun tidak berbanding lurus dengan kesehatan finansial operator.
-
Masalah Utama: Beban biaya regulasi (termasuk biaya frekuensi) dan kompetisi yang tidak seimbang dengan platform digital global.
-
Dampak: Operator kesulitan melakukan investasi infrastruktur baru.
-
Rekomendasi: Reformasi regulasi diperlukan agar industri kembali sehat dan mampu mendukung teknologi canggih seperti AI dan Smart City.
Komitmen Pemerintah dan Kedaulatan Digital
Menanggapi keluhan industri, Sonny Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), menyatakan pemerintah tengah menyusun kebijakan regulasi yang lebih adaptif. Langkah ini diambil untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global yang saat ini masih sangat bergantung pada biaya modal (cost of capital) dan kepastian hukum.
Fokus kebijakan pemerintah mencakup:
-
Pemberian insentif untuk infrastruktur hijau (Green Digital Economy).
-
Penurunan biaya struktural.
-
Penguatan kedaulatan data melalui implementasi penuh UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Teguh Prasetya dari MASTEL menekankan bahwa evaluasi beban regulasi adalah prasyarat mutlak. Tanpa industri yang sehat, visi Indonesia Digital 2045 dinilai sulit terwujud.
Konektivitas dan Potensi Data Center
Sekretaris Jenderal ATSI, Merza Fachys, mengingatkan bahwa konektivitas adalah tulang punggung seluruh ekosistem digital. Namun, regulasi saat ini dinilai terlalu berorientasi pada penerimaan negara tanpa mempertimbangkan keberlanjutan industri jangka panjang.
Di sisi lain, sektor Data Center menunjukkan pertumbuhan signifikan sebagai hulu ekonomi digital. Hendra Suryakusuma, Ketua Umum IDPRO, memaparkan data strategis terkait sektor ini:
Tantangan Struktural dan Langkah Lanjutan
Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan infrastruktur digital masih menghadapi kendala teknis di lapangan. Teguh Prasetya menyoroti tiga hambatan utama (bottleneck) dalam pengembangan data center dan adopsi teknologi:
-
Infrastruktur Fisik: Ketersediaan lahan strategis, pasokan listrik yang stabil, dan suplai air yang memadai.
-
Sumber Daya Manusia: Kesenjangan talenta digital yang masih lebar.
-
Adopsi Teknologi: Rendahnya penggunaan AI automation di industri nasional dibandingkan perusahaan teknologi global.
Forum yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan seperti ATSI, Telkom Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison, XLSMART, Telkomsel, ASUS Indonesia, dan AXIOO ini menargetkan penyusunan White Paper. Dokumen rekomendasi kebijakan ini nantinya akan diserahkan kepada pemerintah untuk memastikan arah pembangunan Indonesia Digital 2045 tetap sesuai jalur.
Disclosure: Artikel ini disusun dengan bantuan AI. Seluruh kutipan, data statistik, dan nama narasumber diambil murni dari teks yang disediakan.
