Dalam perhelatan Google HackFair Indonesia yang pertama kali diadakan pada tanggal 5 hingga 6 Desember kemarin, para partisipan selaku penggiat teknologi diharapkan mampu berkontribusi pada pemanfaatan data untuk mempercepat terealisasinya Jakarta yang lebih pintar melalui konsep smartcity.
Staf Gubernur DKI Jakarta Fahmi Islami mengatakan bahwa pada dasarnya optimasi pekerjaan pemerintah dapat terdorong dengan keberadaan teknologi.
“Smartcity harus menjadi kolaborasi berbagai pihak yang sebenarnya tak hanya dari pemerintah. Karena cakupan solusinya akan mendorong sektor anggaran, transportasi, dan pendidikan. Kesempatannya sangat terbuka luas untuk para startup dan pengembang untuk berperan serta, berkolaborasi yang positif membuka banyak data untuk publik,” kata Fahmi.
Dari sudut pandang startup, VP Product Go-Jek Alamanda Shantika menyatakan hal senada. Menurutnya data terbuka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama termasuk bisnis. Alamanda memberikan beberapa contoh layanannya. Salah satunya Go-Busway yang terintegrasi dengan sistem transportasi di Jakarta berkat utilisasi API Jakarta Smartcity.
Google HackFair Indonesia itu sendiri merupakan ajang untuk menampilkan dan berbagi berbagai proyek berbasiskan teknologi. Acara ingin mengumpulkan pengembang, engineer, dan penggiat teknologi untuk menunjukkan apa yang telah mereka kreasikan.
Di kesempatan ini, Pemprov DKI disinyalir akan membentuk sebuah fasilitas (dalam bentuk inkubator atau co-working space) untuk para penggiat teknologi.
“Pemprov Jakarta sudah menjadi pemerintah terbuka dan bisa dengan mudah untuk diajak komunikasi guna mendapatkan informasi [open data]. Dalam hal ini pemerintah juga punya peran penting untuk membantu developer dalam mengembangkan inisiatif mereka. Tahun depan akan ada co-working space/inkubator yang disediakan untuk PNS yang bertemu dan berkolaborasi dengan para developer guna saling bertukar ide,” jelasnya Fahmi.
Fasilitas tersebut harapannya mampu membantu masalah Jakarta yang sejauh ini kerap menjadi perhatian yakni perihal BPJS, perizinan, dan lainya yang hampir ada di setiap sektor. Skema ini seharusnya bisa diredam dengan bantuan teknologi.
“[Saat ini] birokrasi memang masih menjadi kendala [merealisasikannya] untuk ketersediaan dana karena ada aturannya. Tetapi penyelesaiannya yaitu mengajak pihak ketiga, misalnya sponsor dan lain-lain sebagainya,” tutupnya.
