Seiring dengan pesatnya perkembangan Artificial Intelligence (AI), pertanyaan mengenai adopsi teknologi ini di sektor publik tidak lagi berkisar pada “apakah perlu”, melainkan “bagaimana caranya agar cepat dan efektif”.
Atas dasar ini, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia dan BINAR untuk menyelenggarakan sebuah lokakarya yang berfokus pada peran kepemimpinan dalam transformasi tata kelola pemerintahan.
Acara bertajuk “Lokakarya Kepemimpinan Kecerdasan Artifisial (KA): Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Cerdas” ini diselenggarakan pada 15 Oktober 2025 sebagai bagian dari rangkaian Bulan Inovasi Birokrasi Berbasis Kecerdasan Artifisial Kemenko PMK. Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang PMK, Pratikno, ini dihadiri oleh jajaran pejabat eselon I dan II di lingkungan kementerian tersebut, dengan tujuan mendorong pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.
Dalam sambutannya, Pratikno menegaskan urgensi adopsi AI. “Diskusinya (terkait AI) bukan lagi tentang kita adopsi atau tidak kita adopsi. Diskusinya adalah bagaimana kita bisa mengadopsinya secara cepat, efektif, efisien, dan produktif,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa kesiapan publik dapat ditingkatkan melalui kebijakan presisi (precision policy), penganggaran presisi, dan inovasi presisi, di mana AI dapat menjadi alat yang krusial.
Microsoft, sebagai mitra teknologi, mendukung inisiatif ini melalui program Microsoft Elevate, yang bertujuan meningkatkan keterampilan AI lintas sektor, termasuk pemerintahan. Dharma Simorangkir, Presiden Direktur Microsoft Indonesia, mengatakan, “Kemampuan aparatur negara untuk memahami dan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab dapat menentukan keberhasilan Indonesia dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif dan inklusif. Kami mengapresiasi komitmen Kemenko PMK dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan yang berorientasi pada inovasi sekaligus membangun budaya belajar berkelanjutan di lingkungan pemerintahan.”
Lokakarya yang difasilitasi oleh Dita Aisyah, Director & Co-Founder BINAR, membahas studi kasus penerapan AI dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya digital wellness. Sesi interaktif bertema “AI for Decision-Making: AI-Driven Leadership for Smarter Governance” mengajak peserta mengeksplorasi pemanfaatan alat seperti Copilot untuk memperkuat koordinasi dan pengendalian kebijakan. “Melalui lokakarya ini, kami ingin menunjukkan bahwa penerapan AI… merupakan sesuatu yang bisa langsung diterapkan untuk mendukung efisiensi kerja dan pengambilan keputusan di pemerintahan,” ujar Dita Aisyah.
Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kepemimpinan digital dan peningkatan kapasitas aparatur publik.
Disclosure: Artikel ini disusun dengan bantuan AI dan dalam pengawasan editor.
