Perkembangan bisnis digital di Indonesia saat ini memang sedang dalam sorotan. Banyak pihak menilai Indonesia bisa menjadi pemimpin di sektor bisnis digital beberapa tahun mendatang. Untuk itu bisnis digital di Indonesia selain menguntungkan dari segi finansial diharap juga mampu membantu menyelesaikan sejumlah isu sosial seperi kemiskinan dan penggangguran. Pesan itulah yang ingin disampaikan pemerintah dalam audiensi bisnis sosial beberapa waktu lalu.
Dalam audiensi yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menkominfo Rudiantara, Mentri Perdagangan Thomas Lembong, dan sejumlah pelaku startup antara lain Willson Cuaca dari East Ventures, Albert Lucius dari Kudo, Helianti Hilman dari Javara, Ferry Unardi dari Traveloka, William Tanuwijaya dari Tokopedia, dan beberapa tamu undangan lain menganggap bahwa sektor swasta memiliki keunggulan dalam membantu upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini tak terlepas dari kedekatan startup dengan akar rumput, efisien dalam hal operasi, dan keberlanjutan modal sehingga dianggap lebih mampu memastikan keberlanjutan aktivitas organisasi.
Willson Cuaca, sebagai salah satu perwakilan startup, juga mengungkapkan sejauh ini startup sudah banyak menyerap banyak tenaga kerja.
Menurut Willson, startup yang berada di bawah naungan East Ventures seperti Traveloka, Tokopedia, Kudo, dan lainnya telah berhasil memberikan pekerjaan bagi 2,5 juta orang dan akan terus berkembang. Saat ini di sektor digital Indonesia sudah bukan lagi sekedar menjadi target pasar tetapi juga menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara.
Selain itu perusahaan seperti Javara dan Krisna Oleh-oleh Khas Bali telah menyesuaikan rantai pasokannya sedemikian rupa sehingga mempekerjakan ribuan petani dan pengrajin dari pedesaan dan golongan marjinal. Dampak sosial lainnya seperti apa yang telah di lakukan oleh Organisasi JAUH yang telah menciptakan model bisnis untuk konservasi hutan di Sulawesi yang segera dapat direplikasi untuk menyelamatkan 12,5 juta hektar hutan di Sumatera dan Kalimantan.
Mengharap dukungan penuh dari pemerintah
Dengan segala potensi dan dampak positif yang ditimbulkan dari bisnis digital ini para pelaku industri digital berharap mendapat dukungan dari pemerintah. Para peserta audiensi menyatakan bahwa dukungan yang diharapkan ini antara lain penciptaan ekosistem yang kondusif seperti pembentukan tim koordinasi, akreditasi bisnis sosial, dan penyesuaian kebijakan.
Disampaikan koordinator audiensi Marina Kusumawardhani, proses akreditasi yang jelas untuk binis-bisnis sosial oleh pemerintah dapat memudahkan pencairan dana investasi sosial luar negeri yang hendak masuk ke dalam negeri yang nilainya mencapai $500 juta.
Dana investasi ini nantinya dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek bisnis sosial percontohan di Indonesia, terutama dalam tiga area prioritas: pariwisata, energi dan lingkungan, dan rantai pasokan pertanian dan produk konsumen. Sebagai contoh, program bisnis inklusif dalam bidang pariwisata akan segera dilaksanakan di Bandung dan Lombok.
Presiden menyambut baik inisiatif sektor swasta untuk ikut menyelesaikan persoalan sosial. Beliau juga meminta masukan-masukan dari proses audiensi ini segera ditindaklanjuti kementerian yang bersangkutan.
