Cyber crime (kejahatan di dunia maya) telah menjadi topik hangat akhir-akhir ini, dari diretasnya sistem komputerisasi pemerintah dan perusahaan besar hingga akun-akun Twitter terverifikasi yang bisa membuat kepanikan dan kejatuhan pasar saham. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelum hadirnya era Internet. Tidaklah mengherankan bagi satuan kepolisian untuk meningkatkan perangkat investigasinya untuk membantu mengungkap siapa-siapa saja yang berada di balik serangan seperti ini.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dengan bantuan Australian Federal Police (AFP), secara resmi mengoperasikan Cyber Crime Investigation Satellite Office (CCISO / Kantor Satelit Investigasi Kejahatan Dunia Maya) dengan infrastruktur canggih (dan personel terlatih) untuk membantu memerangi segala jenis pelanggaran online.
Seperti dikutip dari Kompas, Tony Negus dari AFP menyebutkan bahwa Australia membantu menyediakan segala infrastruktur dan pelatihan dengan budget 9 juta dollar Australia (9.3 juta dollar Amerika Serikat). Saat ini CCISO baru tersedia di Mabes Polri dan sejumlah Polda, yaitu Polda Metro, Sumatra Utara, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Ke depannya diharapkan perangkat ini bakal tersedia di semua kantor kepolisian tingkat provinsi. AFP telah bekerja sama dengan kepolisian Indonesia sejak tragedi bom Bali tahun 2002.
Menurut Deputi Direktur Kejahatan Khusus Polda Metro Jaya Herry Santoso, pihaknya bekerja dengan 800 kasus cyber crime setiap tahunnya. Sebelum kerja sama dengan AFP, Polri hanya mampu menyelesaikan sedikit kasus seperti ini. Sekarang mereka menyatakan bisa menyelesaikan 40% dan diharapkan setelah semua infrastruktur dan pelatihan diselesaikan, angka ini bisa ditingkatkan hingga 60%.
Indonesia sampai saat ini belum meresmikan undang-undang tentang cyber crime, yang dikenal sebagai RUU Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi. Berikut ini adalah draft final rancangan undang-undang tersebut.
[gambar: Flickr/trick77]
