Seiring meningkatnya aktivitas di industri teknologi di Indonesia, saya pikir pemerintah mulai harus lebih serius mendukung dan juga menanggapi permasalahan yang mungkin muncul nantinya. Beberapa minggu ini saya belajar banyak dari para pemimpin industri teknologi dan belajar bagaimana peranan pemerintah dalam memupuk inovasi, mendukung industri dan juga melindungi pemain dan konsumennya.
Saya pun keluar dengan beberapa hal yang menurut saya krusial untuk segera dilaksanakan demi mendukung dan melindungi industri teknologi Indonesia yang masih awal, rapuh dan butuh dukungan. Bapak Tifatul Sembiring yang terhormat, coba ini mungkin saja bisa menjadi masukan 😉
Intellectual Property Law
Hak kekayaan intelektual ini adalah pondasi awal yang krusial untuk memicu inovasi, saat ini kebanyakan orang malas berinovasi karena mereka tidak mengerti bagaimana mereka bisa memiliki kuasa atas inovasi/ide mereka tersebut. Tentu saja kita sudah punya undang-undang tersebut, tapi sudah rahasia umum bahwa hal ini mudah sekali dikompromikan. Regulasi dan eksekusi dalam hal ini penting untuk bisa mendongkrak inovasi di Indonesia, terutama di bidang teknologi.
Entrepreneurship / industry support
Kita semua juga tahu bagaimana menderitanya ketika kita ingin mendirikan perusahaan di Indonesia, biaya resmi tidak seberapa namun sogok sana-sini untuk memotong jalur birokrasi menjadi isu tersendiri di Indonesia. Hal ini tentu saja membuat banyak pihak merasa kesulitan ketika ingin memulai perusahaan tanpa modal milyaran.
Alangkah baiknya jika pemerintah bisa memberikan stimulus kecil seperti kemudahan untuk memulai perusahaan (PT), potongan pajak dan lain-lain. Contoh saja, pemerintah bisa membebaskan pajak untuk perusahaan yang berusia kurang dari 2 tahun dan didirikan oleh warga negara yang berusia dibawah 30 tahun untuk memicu industri wiraswasta yang juga menjadi pondasi penting untuk ekonomi bangsa.
Di beberapa negara, pemerintah (atau institusi pendidikan) bahkan memberikan stimulus dana kapital untuk warga negara / mahasiswa dengan mengambil persentase kepemilikan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, negara / institusi pendidikan berperan layaknya Venture Capital yang mendanai warga negara / mahasiswanya.
Investment policy
Dengan mulai banyaknya aktivitas funding dari beberapa entitas luar, ada baiknya pemerintah mulai memperjelas posisi regulasi untuk investasi di Indonesia. Regulasi yang saat ini berjalan menjadi halangan bagi perusahaan teknologi multinasional seperti Google, Facebook, dan banyak lainnya untuk membuka kantor di Indonesia (investasi). Padahal ketika perusahaan multinasional membuka kantor di Indonesia, maka banyak keuntungan yang kita dapatkan mulai dari traksi perusahaan lain sampai penciptaan lapangan kerja.
Sudut pandang lain tentu saja soal sensitivitas dominasi pihak luar terhadap market Indonesia, tentu saja ini kembali lagi ke posisi pemerintah dalam hal investasi. Pemerintah bisa memposisikan diri seperti Singapura dimana mereka mengandalkan perusahaan asing menanamkan saham atau seperti China yang memproteksi pasar dalam negeri.
Infrastructure
Masalah ini memang tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun, namun nantinya akan menjadi pondasi yang penting dalam jangka panjang. Infrastuktur backbone internet harus diakui sudah cukup bagus untuk kota-kota besar, namun belum menjangkau daerah-daerah yang sebenarnya juga pasar yang potensial.
Infrastruktur yang lebih spesifik seperti banking, payment yang juga krusial bagi bisnis terutama perusahaan yang berbasis service internet dan mobile. Hal ini bisa mendongkrak bisnis secara signifikan, karena selama ini banyak startup yang masih mengandalkan diri pada bisnis advertising karena infrastruktur pembayaran banking yang belum mapan.
–
Dengan adanya pondasi yang cukup kuat seperti ini, setidaknya industri teknologi di Indonesia bisa cukup kuat untuk terus bertumbuh menjadi salah satu kekuatan industri teknologi di regional Asia tenggara. Saya pun berharap dari teman-teman bisa memberikan masukan kira-kira apa yang pemerintah bisa lakukan untuk mendukung pertumbuhan industri teknologi.
Sepertinya artikel ttg pemerintah ini cukup menarik, tapi sebentar..
sebelumnya saya mau baca artikel DS ttg pemerintah juga yg ini dulu :
“Menurut Ahli Dari Pemerintah Indonesia, iPad adalah Telepon dengan Fasilitas TV Tuner di Dalamnya”
http://goo.gl/fb/JPmQe
http://dailysocial.net/2011/10/19/menurut-ahli-dari-pemerintah-indonesia-ipad-adalah-telepon-dengan-fasilitas-tv-tuner-di-dalamnya/
saya mau quote comment ini
” University of California, Berkeley School of Information’s dean, AnnaLee
Saxenian, often talks about a visit, in the ‘90s, by a high-level
delegation from Japan. The Japanese kept asking where the government’s
administrative offices were. They wanted to meet the people who did the
central planning for Silicon Valley in order to learn directly from
them. They couldn’t comprehend, said Saxenian, that such an authority
didn’t exist –that Silicon Valley
thrives without government intervention.
”
di ambil dari sini
http://www.washingtonpost.com/national/on-innovations/cultural-networks-power-innovation/2011/09/14/gIQA8ROvOM_story.html
tentu saja hal ini debatable tapi sdikit sudut pandang lain, walaupun kita butuh sesuatu dari pemerintah (empat hal diatas), jangan mengandalkan pemerintah sama sekali.
Menurut pendapat saya pemerintah belum tahu sebenarnya apa yang harus mereka lakukan. Secara konsep mereka bisa membuat target dan sasaran yang ideal. Tapi dari segi implementasi, terkesan bingung dan bisa dibilang grasa-grusu. Alasan saya sederhana saja, sampai sekarang pemerintah belum bisa melaksanakan konsep industri kreatifnya dengan benar. Ya, mereka sudah berusaha…tapi membangun industri kreatif itu butuh orang-orang kreatif, bukan orang-orang birokrasi. Jadi wajar saja sampai sekarang masih jalan sana-jalan sini.
Dari sudut infrastruktur memang kita terus mengalami peningkatan dan dampaknya memang terasa 2 tahun belakangan (dibuktikan melalui lonjakan user internet misalnya). Sebenarnya potensi itu ada, potensi pasar, potensi SDM dan lain-lain. Tapi yang namanya potensi ya tetap potensi. Perlu strategi khusus untuk menjadikannya keluar…
Nah, masukan seperti yang ditawarkan mas Rama sangat bermanfaat, setidaknya dari sisi pengamat kreatif, tapi apakah akan didengar pemerintah dengan baik? Disini saya bukan merendahkan suara kita-kita. Suara-suara ini yang harus diperjuangkan terus…
Pemerintah saya pikir masih menganut paham “ngikut yang sedang trend”… terbukti dengan gencarnya mensosialiasikan inkubator IT di berbagai daerah belakangan ini (saya termasuk salah satu pembicara yang diundang). Apakah inkubator ini akan sukses? Kalau ditangan birokrasi, saya jamin akan melempem. Kalau ditangan akademisi saja (karena diatur oleh regulasi pemerintah) maka akan menjadi lembaga riset doang… nah orang-orang kreatif dari dunia praktisi sebenarnya cukup mumpuni diikutsertakan untuk bersinergi dengan para akademisi… sementara pemerintah mendengar kemana arah implementasi yang dibuat dan melakukan tindakan yang mendukung dan memperlancarnya.
Akhirnya hanya ada realita: para pelaku industri akan mencari bentuknya sendiri, kalau dibantu pemerintah ya syukur, kalau tidak maka filter model seleksi alam yang akan berlaku… terkesan kejam? Ya memang begitulah bisnis… 🙂