Transaksi di dalam game menggunakan mata uang asli atau yang dikenal juga sebagai microtransaction memang menjadi praktik umum yang dilakukan oleh banyak game di berbagai platform. Transaksi ini terkadang terasa membingungkan bagi sebagian orang dengan adanya konversi dan juga probabilitas untuk mendapatkan item yang diinginkan.
Maka dari itu Pemerintah Inggris lewat Otoritas Standar Periklanan (ASA) mengeluarkan panduan baru yang mengatur tentang transaksi dan periklanan di dalam video game. Sebelumnya, organisasi ASA bertugas untuk memonitor iklan yang menyesatkan dan juga penipuan online. Sekarang mereka juga ikut untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi di dalam game dan juga periklanan.
Beberapa hal yang diawasi oleh ASA mencakup iklan yang mungkin muncul melalui etalase toko dalam game, toko pada platform, dan juga iklan game secara umum. Tujuannya adalah untuk menghentikan iklan yang dapat menyesatkan konsumen tentang keberadaan dan harga transaksi di dalam video game. Terutama untuk item yang kemungkinan dapat memengaruhi gameplay, atau yang mendesak para pemain untuk membelinya.
ASA juga akan memberlakukan peraturan khusus bagi item yang hanya bisa didapat dengan membayar (paywall). Game tersebut nantinya wajib mencantumkan berapa padanan mata uang asli yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan item-nya.
Sebagai contoh, bila sebuah item kosmetik membutuhkan 800 gold, game tersebut harus menuliskan harga Rp80 ribu — jika harga 1000 gold adalah Rp100 ribu.
Trik-trik lain seperti penjualan paket mata uang game dengan embel-embel “termurah” dan dijual dalam waktu terbatas juga tidak disarankan oleh ASA. Namun ASA juga mengakui bahwa game-game yang juga memberikan mata uang premium kepada semua pemain meskipun dalam jumlah kecil membuat mereka kesulitan untuk menentukan status game tersebut.
Apalagi dalam prakteknya nanti ASA tidak dapat secara langsung menghukum perusahaan penyedia game tersebut. Mereka hanya dapat mengumumkan bahwa game tersebut telah melanggar pedoman yang telah disahkan dan berpotensi untuk dilaporkan kepada pihak yang lebih berkuasa.
