Pemerintah melalui Menkominfo Rudiantara memastikan tahun depan akan fokus pada pengembangan fixed broadband. Ini merupakan upaya dari pemerintah untuk memperluas jangkauan akses Internet di wilayah tanah air.
Tahun ini bisa dibilang pemerintah cukup sukses dengan penyelenggaraan 4G/LTE yang menggunakan spektrum 900 MHz dan 1800 MHz. Di tahun 2016 mendatang realisasi fixed broadband yang berbasis kabel serat optic diharapkan juga berjalan lancar meski pada realisasinya lebih rumit daripada mobile broadband. Pasalnya realisasi fixed broadband perlu menyiapkan media/jalur fiber optik yakni penggalian tempat kemudian menghubungkannya ke rumah-rumah, belum lagi kendala soal regulasi.
“Tahun depan fokusnya fixed broadband yang bisa dibawa ke rumah untuk telepon, data, Internet, TV kabel. Tantangannya, fixed broadband akan lebih lama dan mahal,” papar Rudiantara.
Menurutnya, mendorong perkembangan fixed broadband sama halnya dengan memaksimalkan koneksi untuk masyarakat, tanpa melupakan pengembangan mobile broadband. Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang aktif menggelar fixed broadband secara luas antara lain Telkom, First Media, dan Biznet Networks.
Lebih lanjut Rudiantara menuturkan, secara spesifik pemerintah akan mengadakan diskusi lebih lanjut dengan perusahaan operator broadband, terutama Telkom. Selain itu pemerintah (Kominfo) akan berperan sebagai jembatan dalam hal perizinan dan regulasi. Sebab menurut Rudiantara jika ingin maju harus ada regulasi yang terintegrasi.
“Pihak Kominfo akan bantu dalam bentuk kemudahan perizinan. Saya masih menunggu gubernur untuk mengeluarkan Pergub yang mewajibkan semua gedung tinggi di kawasan bisnis menyediakan akses penarikan kabel, karena sekarang tak semua gedung perkantoran memperbolehkan operator menarik fiber optic,” lanjut Rudiantara.
Rencana membangun fixed broadband ini sejatinya merupakan bagian dari Rencana Pitalebar Indonesia yang ditargetkan rampung pada tahun 2019. Rudiantara menjanjikan kepada Gubernur DKI Jakarta bahwa di tahun 2019 mendatang kondisi Internet di Jakarta tidak jauh beda dengan Singapura.
Lebih lanjut Rudiantara menjelaskan bahwa gedung-gedung yang tergolong bangunan tingkat tinggi di kawasan bisnis harus sudah terhubung fixed broadband sampai 2019 dengan kecepatan setidaknya mencapai 10 GB hingga 100 GB. Sedangkan untuk kawasan rural, sementara didahulukan yang memiliki pasar potensial seperti pengembang perumahan yang membangun 1000 hingga 5000 rumah. Rencana ini menurut Rudiantara akan dibicarakan lebih rinci dengan Persatuan Pengembang Real Estate.
“Tapi saya janji akan berikan kemudahan, karena captive market justru harus didorong. Kalau aturan Ahok sudah keluar, kuartal dua 2016 sudah bisa dimulai,” ujarnya.
Untuk bisnis operator seluler, di tahun 2016 mendatang Rudiantara menjanjikan akan membuka lelang frekuensi pada spektrum 2100 MHz dan 2300 MHz yang saat ini belum secara dimanfaatkan untuk implementasi 4G/LTE.
